PEKANBARU (RP)- Pelaksanaan program Corporate Social Responsiblity (CSR) dinilai masih tidak efektif dan cenderung disamakan dengan derma (charity), yang lebih spontan pemberiannya.

Padahal CSR diperlukan untuk efek jangka panjang bagi masyarakat dalam arti pemberdayaan mereka baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya.

Hal ini dibahas dalam seminar ‘’CSR dalam Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat yang digelar Fakultas Hukum Unri, Senin (26/11).

Dekan Fakultas Hukum Unri Prof Dr Sunarmi SH Mhum yang menjadi salah satu pembicara mencontohkan implementasi CRS di Riau.

Di Riau, perkembangan perkebunan sawit sangat cepat. Alih fungsi lahan yang dratis membuat masyarakat lokal kurang siap dengan perkembangan ini hingga terjadi rawan konflik. Belum lagi kesenjangan akses enonomi antara msyarakat lokal dengan pendatang dan dengan perusahaan perkebunan masih mencolok.

Sunarmi menyebutkan, berbagai permasalahan ini bisa diatasi dengan melakukan pemberdayaan masyrakat lokal melalui program CSR yang memberdayakan masyarakat adat (lokal).

Menurutnya, perusahaan berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan, apalagi mereka kebanyakan berada di bawah garis kemiskinan.

Dekan menilai kebanyakan CSR dilakukan tanpa melalui need assesment dan tidak melibatkan masyarakat pemerintah daerah.

‘’Programnya harus didasarkan pada kebutuhan ril masyarakat lokal, melalui komunikasi antara perusahaan dengan masyarakat, pemerintah, perusahaan, LSM sampai dengan peneliti dan akademisi,’’ lanjut Sunarmi.

Dengan penerapan CSR yang sesuai kebutuhan dan dilaksanakan secara konsekuen, diharapkan dapat mengatasi kemiskinan, pengangguran, masaah pendidikan, kesehatan perumahan dan masalah lingkungan.

Selain Sunarmi juga hadir membahas persoalan CSR di Riau ini, Guru Besar Universitas Islam Indonesia Prof Dr Ridwan Khairandy SH MH, anggota DPRD Provinsi Riau yang juga Ketua Pansus Ranperda TJSP (CSR) Zulfan Heri dan Direktur CSR PT RAPP Amru Mahalli.(h)