BENGKALIS (RP)- Demo masyarakat yang menuntut bupati dan wakil bupati  mundur dari jabatannya hingga Rabu (26/9) terus berlanjut.

Namun situasi aksi massa yang berjumlah ribuan ini berlangsung rusuh sebagai wujud kekesalan massa yang belum mendapatkan kejelasan sikap DPRD Bengkalis atas tuntutan mereka.

Sebelumnya, mereka menginginkan wakil rakyat merekomendasi pemberhentian bupati dan wakil bupati Bengkalis melalui sidang paripurna, untuk kemudian diteruskan kepada Mendagri.

Sesuai kesepakatan pendemo dan DPRD Bengkalis pada Senin (24/9) bahwa Rabu (26/9) DPRD Bengkalis akan melaksanakan rapat paripurna mengakomodir tuntutan pendemo.

Sekitar pukul 11.00 WIB sidang dimulai yang dipimpin Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah.

Awalnya sidang berjalan lancar. Di samping ribuan pendemo yang menunggu di luar pagar kantor DPRD yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Bengkalis, Brimob Polda Riau dan anggota Polres Siak komit tak akan berbuat anarkis, para pendemo yang berada dalam ruang sidang DPRD yang sebagian besar adalah tokoh-tokoh masyarakat juga tenang mengikuti jalannya sidang.

Suasana berubah gaduh saat Ketua DPRD, Jamal Abdillah menyampaikan bahwa agenda sidang untuk memutuskan hak interpelasi atau meminta keterangan dari Bupati Herliyan Saleh terkait demo masyarakat.

Bukan untuk merekomendasikan tuntutan pendemo kepada Mendagri.

Terjadi silang pendapat antara anggota DPRD dan pendemo. Terlihat beberapa tokoh masyarakat Bengkalis seperti H Suhaimi, H Atan Petot dan lainnya di ruang sidang.

Tak ada titik temu. Pendemo tetap meminta DPRD Bengkalis langsung memutuskan untuk menggunakan hak menyatakan pendapat menurunkan bupati dan wakil bupati, sementara Ketua DPRD Bengkalis juga tetap dengan prinsip bahwa harus ada prosedur yang dilalui untuk mengambil keputusan tersebut. Ini diawali dengan hak interpelasi. Akhirnya sidang ditunda sekitar satu jam.

Curiga anggota dewan akan mangkir dan tidak akan masuk lagi ke ruang sidang serta pulang ke rumah, para pendemo yang kemarin juga bergabung anggota STR yang berada di luar pagar kantor DPRD, memblokir pintu masuk.

Mereka bermaksud agar tak ada anggota DPRD yang meninggalkan tempat.

Namun hingga pukul 15.20 WIB, sidang paripurna tak juga kunjung dilanjutkan. Situasi mulai memanas. Massa yang berada di luar pagar samping tetap men-sweeping anggota dewan yang dicurigai keluar kantor.

Pagar kantor bagian atas atau bukan pintu masuk, mulai dibongkar massa.

Aparat yang diturunkan mengamankan situasi dari Polres Bengkalis, Brimob Polda Riau dan anggota Sabhara Polres Siak juga mulai meningkatkan pengamanan berlapis dengan senjata lengkap.

Ini menyusul makin beringasnya massa yang membongkar baliho besar bupati yang berada di depan kantor Bappeda dan Dinas Sosial yang berdekatan dengan kantor DPRD untuk kemudian dibakar.

Demo Memanas

Tak puas hanya sampai di situ saja, massa yang diperkirakan berjumlah tiga ribuan ini semakin tak terkendali. Bahkan Ketua DPRD, Jamal Abdillah dan Wakil Ketua DPRD, Hidayat Tagor Nasution dilempari massa yang diduga provokator.

Peristiwa rusuh sore kemarin dimulai dengan pengrusakan beberapa baliho bupati dan wakil bupati yang terpasang di depan kantor Bappeda, Dinas Sosial dan RPD Bengkalis.

Sementara itu ratusan massa merobohkan pagar depan kantor DPRD Bengkalis dan mencoba meringsek masuk ke dalam kantor DPRD, namun masih bisa diantisipasi petugas keamanan.

Aksi pendemo berlanjut dengan pengumpulan baliho yang dikoyak di depan pagar DPRD, kemudian massa membakar baliho kedua kepala daerah tersebut sebelum petugas memadamkan api.

Situasi di depan kantor DPRD yang mencekam, bertambah panas di saat Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah bersama wakilnya Hidayat Tagor tampil di tengah massa pendemo.

Mereka menyampaikan opsi soal tuntutan massa yang ngotot menginginkan bupati dan wakil bupati dilengserkan.

‘’Saya menawarkan kesepakatan dengan perwakilan saudara di dalam tadi. Kesepakatan tersebut adalah melaksanakan hak interpelasi dalam proses selama 30 hari ke depan. Kemudian setiap rapat mengenai pembahasan hak interpelasi perwakilan massa diundang mengikuti rapat untuk mengingatkan dewan. Dan masyarakat berhak memberikan masukan langsung ke DPRD tentang temuan di lapangan terkait kinerja Pemkab Bengkalis,’’ jelas Jamal di hadapan ribuan massa.

Mendengar opsi dari Ketua DPRD tersebut, spontan massa gerah dan menolak opsi yang disampaikan ketua dewan tersebut.

Tiba-tiba Jamal bersama Hidayat Tagor yang tengah berpidato dilempari oleh orang tak dikenal yang diduga provokator dengan telur busuk. Situasi pun semakin heboh dan nyaris terjadi kerusuhan massal.

Setelah dicari, akhirnya aparat keamanan menemukan salah seorang provokator yang ingin memancing kerusuhan. Sang provokator sempat dipukuli massa hingga babak belur, sebelum kemudian digiring ke dalam kantor DPRD.

Kapolres Bengkalis, AKBP Toni Ariadi Effendi bersama Wakapolres Kompol Jhon Wesley langsung turun tangan menyikapi situasi yang mulai tak terkendali.

Setelah mengambil alih komando pengamanan, Kapolres meminta semua massa pendemo membubarkan diri karena sudah melewati ambang batas waktu berdemonstrasi.

Akhirnya sekitar pukul 17.00 WIB, massa perlahan mulai bergerak meninggalkan kantor DPRD dan berjanji akan datang kembali menduduki kantor dewan.

‘’Kami tetap akan datang ke kantor DPRD Bengkalis ini menuntut janji wakil rakyat yang nyata-nyata telah membohongi kita semua. Buktinya kita mendesak paripurna pelengseran bupati dan wabup, kenyataannya malah menggulirkan hak interpelasi dan kita akan mengawal proses ini,’’ ucap salah seorang pendemo seraya membubarkan diri.

Puluhan Pemuda Demo di Balai Bupati Kampar

Sementara itu di Kampar, puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Patriotik Indonesia (GPPI) Kabupaten Kampar melakukan aksi demo di bundaran depan Balai Bupati Kampar.

Aksi demo dilaksanakan massa GPPI pada Rabu (26/9) dengan membawa sejumlah spanduk dan juga bendera merah putih.

Aksi demo diwarnai dengan orasi secara bergantian dan memasang spanduk “Balai Bupati Kampar Dikontrakkan” di depan Balai Bupati Kampar. Sejumlah spanduk lainnya juga dikibarkan oleh para peserta demo.

Salah seorang orator bernama Dedek menyampaikan berbagai aspirasi dan kritik terhadap kelangsungan kebijakan pemerintah di Kabupaten Kampar. Dia juga menagih janji pemerintah untuk menyejahterakan rakyat, memperhatikan sektor pendidikan.

Setelah puas berorasi di depan Balai Bupati Kampar, massa bergerak menuju Kantor Bupati untuk melakukan aksi demo di depan Kantor Bupati Kampar. Tidak berapa lama melakukan orasi, massa pun membubarkan diri.(evi/why)