Laporan EVI SURYATI dan SYUKRI DATASAN, Bengkalis redaksi@riaupos.co

Demo ratusan rekanan (kontraktor) menuntut keberpihakan terhadap kontraktor lokal di depan Kantor Bupati Bengkalis, Kamis (26/7) nyaris ricuh.

Salah satu pemicunya, pagar kantor bupati yang ditutup saat ratusan kontraktor bermaksud bertemu dengan pejabat nomor satu di Negeri Terubuk tersebut.

Kendati dihalang-halangi oleh aparat dari Polres Bengkalis dan anggota Satpol PP Bengkalis, namun ratusan kontraktor yang sudah emosi langsung menerobos barisan polisi yang berdiri di pintu pagar yang ditutup.

Tanpa dapat dihalangi, pendemo berhasil  merobohkan pintu pagar dan menerobos masuk ke halaman Kantor Bupati. Sempat terjadi bentrokan kecil beberapa kontraktor dengan polisi, namun cepat dapat diatasi oleh anggota Polres Bengkalis dan kontraktor lainnya, sembari menyuarakan jika aksi mereka adalah aksi damai dan tak ada kekerasan.

Di halaman Kantor Bupati, pendemo meneriakkan yel-yel yang menuntut keberpihakan Pemkab Bengkalis terhadap kontraktor lokal.

Bahkan seperti diutarakan koordinator demo, Herizal dalam orasinya bahwa Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bengkalis diduga sudah dikuasai oleh segelintir orang yang diduga mengatur proyek.

‘’Jangan memandang remeh kami rekanan lokal. Kami hidup, makan dan membelanjakan uang di Bengkalis ini, tapi proyek-proyek malah diberikan ke kontraktor luar dari Pekanbaru dan Dumai,’’ ujar Herizal dalam orasinya.

Setelah hampir satu jam berorasi, massa terus menuntut pejabat Bengkalis menemui mereka di bawah terik matahari. Kebetulan kemarin, pejabat Bengkalis yang ada cuma sekretaris daerah Asmaran Hasan.

Setelah sempat melakukan negosiasi, dengan koordinator aksi M Fachrorozi Agam, Fitra Budiman dan Narno, sekda akhirnya menemui massa di halaman kantor bupati. Opsi dialog dengan pendemo yang mengirim utusan 10 orang ditolak massa.

Di hadapan pendemo, Sekda memahami apa yang menjadi tuntutan para rekanan tersebut. Disampaikan Sekda bahwa pembentukan ULP tahun 2012 adalah sebagai persiapan menjelang tahun 2014.

Diakui juga oleh Sekda bahwa memang ada kelemahan dalam pelaksanaan lelang di ULP, tetapi hal itu akan terus diperbaiki serta dilakukan evaluasi.

‘’Saya di sini bukan sebagai pengambil kebijakan, tetapi staf yang siap menyalurkan aspirasi ke atasan dalam hal ini bupati. Apa yang saudara sampaikan adalah koreksi dan kita sangat memaklumi, termasuk nanti menyampaikan tuntutan saudara-saudara pendemo. Jangan sampai kita disini ibarat ayam kelaparan di lumbung padi,’’ ujar Asmaran disambut hangat pendemo.

Usai diterima berdialog dengan Sekda, massa terus bergerak menuju kantor ULP di Jalan Pertanian. Di sana massa hanya disambut petugas kepolisian, tanpa ada satupun anggota ULP.

Para rekanan terus menyampaikan orasi ketidakpuasan mereka atas kinerja ULP dan meneriakkan agar ketua Pokja I Nila Kusuma dicopot dari jabatannya di ULP.

‘’Kita di sini meminta ketegasan dari penanggungjawab/ketua ULP atas kisruh lelang yang terjadi. Bagaimana mungkin mayoritas proyek di Bengkalis ini dikuasai oleh rekanan luar daerah yang dibawa oleh mantan tim sukses. Seharusnya saat ini tidak ada lagi istilah tim sukses, apalagi untuk mengatur proyek,’’ ujar Misri, salah seorang yang berorasi di kantor ULP.

Setelah hampir 30 menit berorasi di depan kantor ULP, akhirnya ketua ULP Aulia datang menemui pendemo dan melakukan dialog.

Pertemuan rekanan dengan ketua ULP itu sendiri tidak menghasilkan apa-apa karena kalangan rekanan ngotot agar ULP berpihak kepada rekanan lokal dalam menetapkan pemenang lelang.

‘’Semua proses lelang dan evaluasi yang dilakukan di ULP mengacu kepada aturan main serta mekanisme yang berlaku. Untuk diketahui kawan-kawan rekanan bahwa dari 65 paket Dinas Binamarga dan Pengairan (BMP) yang sudah diumumkan pemenangnya tanggal 23 Juli lalu, hanya 24 rekanan luar Bengkalis yang menang atau 35 persen,’’ terang Aulia menjelaskan kondisi ULP.

Apa yang disampaikan ketua ULP Aulia tidak serta merta diterima oleh massa. Mereka juga meminta jaminan dari ketua ULP, dalam proses lelang yang dilaksanakan di seluruh Pokja mengedepankan transparansi.

Kemudian pendemo juga meminta jaminan agar ULP terbebas dari intervensi tim sukses, serta mencopot Nila Kusuma dari posisi ketua Pokja I ULP.

Setelah nyaris tidak menghasilkan apa-apa dalam dialog dengan ketua ULP, sekitar pukul 13.15 WIB massa mulai membubarkan diri.(muh)