PEKANBARU (RP) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Republik Indonesia, Azwar Abu Bakar menilai reformasi yang dilakukan harus scara total.

Artinya reformasi birokrasi dengan melibatkan pribadi yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kinerjanya.

‘’Reformasi harus merubah semuanya. Itu dimulai dari diri kita. Saya harapkan seluruh bupati/wali kota menekankan itu kepada seluruh aparatur daerahnya,’’ ujar Azwar di sela-sela malam ramah tamah Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abu Bakar di Balai Pauh Janggi, Senin (26/3) malam.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRD Riau, Johar Firdaus, beberapa Kepala Daerah di Riau dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Secara bergiliran bupati/wali kota menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2011, Penerapan Kinerja (Penja) 2012 dan penyerahan pakta integritas. ‘’Saya melihat semua daerah punya potensi untuk optimalisasi kinerja aparatur pemerintah daerah. Ini harus dioptimalkan,’’ tambahnya.

Menurutnya, LAKIP merupakan laporan yang harus dibuat secara sitematis dan dapat dipertanggung jawabkan. Dimana, LAKIP harus dilengkapi dengan planning dan punya target.

‘’Ini awal untuk mewujudkan good and clean governance. Kita harus serius untuk itu, karena LAKIP itu laporan kita yang disampaikan kepadapresiden,’’ ujarnya.

Dia mencontohkan, prediket opini WTP yang merupakan salah satu standar dalam mewujudkan good and clean governance.

‘’Kita masih prihatin, instansi pemerintahan di Indonesia masih di bawah 50 yang memperoleh WTP, ini yang harus dioptimalkan,’’ sebutnya.(rio)