PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan membuka assessment untuk pengisian jabatan eselon II yang kosong. Dalam waktu dekat, juga akan segera dibentuk panitia seleksi.

   Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengatakan, sesuai dengan prosedur, pengisian pejabat eselon II harus melalui proses assessment. Namun, tidak harus menunggu enam bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau.

  “Kami akan segera siapkan panitia seleksi assessment dan lainnya. Untuk pengisian jabatan yang kosong tersebut, kami juga sudah berkonsultasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan tidak perlu menunggu enam bulan setelah pelantikan,” katanya.

  Lebih lanjut dikatakannya, lain halnya dengan pengisian jabatan yang masih ada pejabat definitifnya, maka aturan menunggu enam bulan baru bisa melakukan mutasi pejabat diberlakukan.

  “Kalau gubernur mau melakukan mutasi, memang harus menunggu enam bulan dulu setelah dilantik. Tapi kalau untuk mengisi jabatan yang kosong, bisa dilakukan dengan segera, jadi ada kemudahan,” jelasnya.

  Saat ditanyakan apakah dengan kekosongan jabatan tersebut tidak mengganggu jalannya roda pemerintahan, Sekda menyebut tidak mengganggu. Pasalnya pihaknya telah menunjuk  pelaksana tugas, sehingga tidak menggangu jalannya roda pemerintahan.

  “Tak ada mengganggu kinerja pemerintahan, kami kan telah tunjuk Plt. Saya juga Plt Kepala Bappeda, malah ada di Kabid kita Plt-kan tetap jalan. Karena sistem di OPD itu sudah ada, tinggal kita tugaskan saja, makanya rata-rata jabatan yang kosong kita Plt-kan,” ujarnya.

  Untuk diketahui, jabatan eselon II yang kosong ini diantaranya Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Hukum, Pemerintahan dan Kemasyarakatan, Staf Ahli Gubernur Riau Bidang Pembangunan dan Infrastruktur,  Asisten II Setdaprov Riau, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, Kepala Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Riau.(sol)