PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berkomitmen untuk mengoptimalkan peran unit layanan pengadaan (ULP) di tahun ini. Unit baru tersebut diharapkan dapat memutus mata rantai indikasi permainan proyek.

Poin itu menjadi sorotan, karena ULP memiliki anggota yang berkompeten di bidangnya. Sehingga, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak dapat mengintervensi dalam proses lelang yang dilaksanakan.

Informasi itu disampaikan Sekretaris Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Riau Agus Salim kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di Kantor Gubernur Riau. Dia optimis, penerapan ULP akan mendukung dalm upaya efisiensi dan memaksimalkan penerapan LPSE di tahun 2010.

‘’Kenapa dibentuk ULP? Tujuannya untuk memutus mata rantai antara pengguna barang dengan penitia yang melakukan seleksi. Semua tahapan dan pihak seleksi semuanya dari ULP,’’ ungkap Agus.

Mengenai sistem kerja ULP, dia mengatakan ULP terdiri dari panitia lelang dari seluruh SKPD. Sementara penerapannya akan dilakukan dengan sistem tidak memberikan ruang untuk kepala SKPD atau pihak manapun melakukan intervensi.

‘’Jadi tidak mesti di anggota ULP dari instansi A melakukan kegiatan lelang di instansi A. Bisa saja dia melaksanakan tugasnya di instansi lain. Jadi akan lebih transparan dan akuntable,’’ urainya.

Dengan penerapan itu, dia menilai bukanlah momok negatif bagi rekanan untuk mengikuti proses lelang. Pasalnya, rekanan yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya akan tetap dilibatkan.

‘’Kalau kerja rekanan bagus dan memenuhi standar kualifikasi tentu akan tetap dipakai. Yang jelas ke depan tidak dapat main mata lagi dan semua harus sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,’’ imbuh Agus.(rio)