BAGANSIAPI-API (RIAUPOS.CO) - Alokasi anggaran untuk Badan Pengelola Perbatasan, Badan Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Terpadu, Badan Penanggulangan Bencana serta Sekretariat Korpri belum dapat dianggarkan pada rancangan APBD 2014 ini mengingat belum adanya formasi struktural yang diperlukan.
Hal ini dikatakan Wakil Bupati Rohil H Suyatno, pada saat menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi, di DPRD Rohil, Bagansiapi-api baru-baru ini.
Bila formasi terbentuk, lanjut Suyatno, maka akan dilakukan penyesuaian pada APBD melalui peraturan bupati. Ini menjawab pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan yang mempertanyakan mengapa pada SKPD tersebut belum dicantum anggarannya sementara sudah disahkan pembentukannya.
Menyangkut fraksi Persatuan Bintang Kebangsaan (PBK), yang menyarankan pendidikan keagamaan dengan orientasi pada pendidikan Alquran, guna menghasilkan qori-qoriah yang berbakat, pemerintah daerah menyampaikan terima kasih atas masukan tersebut dan akan dipertimbangkan serta dibahas lebih lanjut.
Adapun menyangkut pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di kecamatan, pemerintah daerah telah agendakan pembangunan RSUD di Kecamatan Bagan Sinembah.
Mengacu pada perkembangan Kota Bagan Sinembah yang pesat, dengan jumlah penduduk saat ini mencapai 130 ribu jiwa.
‘’Melalui Diskes telah disusun dokumen DED, kini pemerintah daerah telah alokasi dana Rp2,5 miliar untuk pembebasan lahan, untuk pembangunan akan dikoordinasikan dengan pihak kesehatan Riau, agar dapat dianggarkan pada APBD provinsi 2015 nantinya,’’ kata Suyatno.
Lainnya, menyangkut tentang pemekaran Kecamatan Bagan Sinembah dan Pematang Kulim, pemerintah daerah tetap menggesa pembanguannnya dengan komitmen awal bagaimana memekarkan Kecamatan Bagan Sinembah menjadi tiga kecamatan.
Sementara apa yang disampaikan Fraksi Kebangkitan Nasional Sejahtera (KNS) tentang keberadaan dokter spesialis yang kadang tidak ditempat saat diperlukan warga yang ingin berobat, pemerintah daerah meminta kepada pihak RSUD untuk dapat merealisasikan pelayanan prima kepada masyarakat.(fad)
