Aktor seni peran serupa tapi tidak sama dengan aktor politik. Dikatakan serupa, karana aktor seni peran membutuhkan penonton dan panggung untuk beraksi sesuai tuntutan cerita, begitu pula aktor politik membutuhkan panggung kampanye dan dukungan pemilih untuk mencapai ambisinya. Sama-sama harus memiliki kemampuan berakting. Dikatakan tidak sama, karena pada pertunjukan seni peran penonton yang membayar dengan membeli karcis untuk menyaksikan sang aktor idola, sebaliknya di panggung politik selama ini sang aktor politik yang membeli/ membayar suara untuk memenangkan pemilu (money politics).
Disinilah bedanya aktor sosial. Tidak membutuhkan panggung dan dukungan publik, karena bukan penghibur yang merindukan tepuk tangan gemuruh penggemar, bukan pemain yang membutuhkan medali penghargaan. Aktor sosial adalah orang yang ikhlas dan konsisten mendesain gerakan-gerakan sosial pemberdayaan masyarakatnya. Selalu datang menawarkan solusi-solusi alternatif pemecahan masalah, dan tidak pernah absen disaat rakyat membutuhkan pemikirannya. Ikhlas membantu orang lain tanpa target-target tertentu, serta konsisten meladeni sesama dengan sapa dan senyum ramah.
Bagi aktor sosial, setiap jiwa itu penting tanpa harus melihat ke tubuh siapa jiwa itu bersemayam. Jiwa seorang gelandangan sama saja nilanya dengan jiwa seorang presiden sekalipun, baginya buruh, petani, pekebun, nelayan adalah sahabat, dan tuntutan alami setiap jiwa adalah dianggap penting. Itulah sebabnya bagi aktor sosial setiap jiwa itu penting dalam kondisi apapun, tidak hanya pada saat ada kepentingan tertentu.
Bandingkan dengan aktor politik yang hanya ramai-ramai menganggap jiwa rakyat itu penting hanya pada saat musim kampanye pemilu. Setelah pemilu berlangsung kembali jiwa-jiwa rakyat dibiarkan saja merana menggelepar kelaparan, kebanjiran, mengais dan mengemis untuk sekedar bernafas mempertahankan hidup. Rakyat sering “ngedumel” ketika musim pemilu tiba mereka diperlakukan bak raja mereka baru sadar ditinggalkan saat jabatan digeanggaman. Maka kewajiban bersama perlunya pendidikan politik bagi rakyat agar memilih wakilnya yang benar- benar merakyat bukan dibuat-buat.
Filosofi aktor sosial adalah “menjadi pelayan kemanusiaan” dan esensinya itulah tugas negara bersama aparaturnya untuk melayani rakyat, tetapi faktanya di dunia politik nama rakyat hanya dieksploitasi untuk kepentingan politik. Pendidikan gratis nyatanya janji manis, sertifikat gratis faktanya bualan gombal, justeru beban terus menggumpal, tarif listrik mencekik, pajak terus merangkak memijak- mijak. Secara normatif semua politisi berbicara dan bahkan berteriak atas nama kepentingan rakyat, tetapi dalam tahap implementasi di lapangan hampir semua politisi tidak mempunyai konsistensi keberpihakan kepada rakyat.
Beda dengan seorang aktor sosial yang selalu konsisten dan ikhlas menjadi bagian dari perjuangan rakyat mempertahankan hidup. Seorang aktor sosial tidak pernah membiarkan manusia lain sebagai anak yatim piatu berjalan sendiri menggunakan peta buta dalam menyelesaikan persoalan kehidupan sosialnya. Aktor sosial tidak datang membagi uang tatkala berkepentingan - menebar janji kepada rakyat, tetapi datang menebar silaturahmi menyambung peseduluran untuk menyelesaikan persoalan kehidupan.
Aktor sosial merakyat dengan visi kepemimpinan visioner yang memiliki pandangan jauh ke depan dalam membangun peradaban manusia, dusun, kampung, desa, bangsa dan negaranya. Tidak memanfaatkan waktu untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya, tetapi bagaimana bersama rakyat merumuskan strategi untuk menggali seluruh potensi bangsa dan daerah dalam menjalankan roda pembangunan ke depan.
Jadilah aktor sosial dengan menyingkirkan semua atribut politik dalam dirinya minimal satu tahun menjelang pemilu. Aktor sosial tidak muncul secara instan,tetapi butuh waktu dan konsistensi untuk terlibat langsung mendesain kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Itulah sebabnya sahabat penulis Ruslan Ismail Mage Direktur Sipil Intitut menyebutkan aktor sosial sebagai seorang desainer yang merancang pola pemecahan masalah, seorang arsitek yang merekontruksi kerangka pemberdayaan potensi masyarakat. Aktor sosial tidak mempunyai waktu bertanam tebu di bibir, memasang spanduk atau baleho apalagi tebar pesona untuk pencitraan karena lebih vokus menanam saham budi pekerti di lahan jiwa sesama. Lalu kapan sebaiknya seorang politisi menjadi aktor politik? Aktor politik hanya dibutuhkan pada saat musim kampanye.
Menjadi episode yang memprihatinkan ketika ending dari pemilu tetap juga mengulang sejarah kursi legislatif selalu dana selalu direbut aktor politik tersebab aktor sosial terkubur lumpur politik semprul. Tak dipungkiri masih ada saja bahkan lebih banyak para aktor politiklah yang menguasai kursi DPRD, DPR RI. Karena mereka mampu membayar penonton, dilorong gelap sana penonton belum juga sadar bahwa mereka dibayar untuk dilempar. Entah kapan, penonton terbangun dari siuman bahwa aktor politik bukanlah pilihan.***
