PEKANBARU (RP) - Ancaman pencaplokan pulau terluar masih menjadi tantangan provinsi di daerah perbatasan.
Komitmen merapatkan barisan dengan sinergitas instansi terkait menjadi salah satu solusi menjawab permasalahan tersebut.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan DaerahProvinsi Riau Zulkarnain, Rabu (25/12).
Menurutnya, komitmen tersebut yang menjadi salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Riau dalam mengamankan kawasan perbatasan dari pencaplokan negara tetangga.
‘’Untuk itu, kita mulai mensinkronisasikan rencana induk kawasan perbatasan 2015-2019. Bagaimana pemerintah kabupaten/kota dapat mensinergikan kawasan perbatasan secara optimal,’’ ungkapnya.
Saat ditanyakan mengenai kawasan perbatasan yang rawan dicaplok negara tetangga, dia mengatakan hal itu secara prinsip sudah diminimalisir.
Namun, dia memberikan gambaran, beberapa kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara tetangga tetap menjadi sorotan pengawasan.
‘’Dalam pemetaan kawasan perbatasan, kita membagi menjadi beberapa bagian. Pertama, kawasan yang termasuk batas negara seperti Kabupaten Rohil, Meranti dan Bengkalis,’’ ungkap mantan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Riau itu.
Dia menambahkan, kawasan lain yakni daerah penyangga perbatasan. Seperti Kabupaten Indragiri Hilir, Dumai dan Pelalawan. Kawasan ini juga mendapatkan perhatian yang sama dengan kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.
Untuk mengantisipasi pencaplokan tersebut, Zulkarnain menambahkan, pihaknya mengimbau pihak angkatan laut,angkatan udara, dan instansi terkait untuk mengoptimalkan pengawasan di kawasan perbatasan.
Sehingga, langkah antisipasi dan koordinasi untuk menjaga integritas NKRI dapat berjalan maksimal.
‘’Untuk mendukung itu, kita juga sudah membantu sarana infrastruktur di kawasan perbatasan. Seperti asrama angkatan laut dan polsek di kawasan perbatasan. Sinergitas ini yang akan terus dioptimalkan,’’ imbuhnya.
Selain pengamanan kawasan perbatasan, langkah pengembangan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian ekstra.
Pasalnya, tiga poin tersebut mendukung meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.(adv/b)
