PANGKALANKERINCI (RP) - Front Pembela Islam (FPI) bukanlah organisasi anarkis.

Selama ini, apa yang dilihat dan disaksikan di berbagai media adalah suatu bentuk pengkondisian dari musuh-musuh Islam dan juga pembodohan terhadap umat Islam.

Karena itu, para pengurus diharapkan dapat memberikan serta mengubah paradigma umat bahwa FPI adalah organisasi umat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat, tetapi FPI juga tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk kemaksiatan dan kezaliman.

Demikian disampaikan Ketua Majelis Tanfidz DPW-FPI Pelalawan Ustad Zulhusni Domo, saat melantik Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Front Pembela Islam (FPI) Kabupaten Pelalawan di markas FPI yang berlokasi di terminal lama Pangkalankerinci, Selasa (24/12) malam lalu.

Pada kesempatan tersebut, dirinya mengajak kepada Ir Syauqi Shahab yang terpilih sebagai Ketua DPD FPI Pelalawan beserta jajaran pengurus, untuk konsisten menjalankan syariat Islam.

‘’Kita harus memberikan pemahaman serta mengubah paradigma umat, bahwa FPI bukanlah organisasi yang anarkis, tapi FPI adalah organisasi umat Islam yang membawa rahmat bagi seluruh umat. Namun demikian, kita tetap tidak akan memberikan toleransi terhadap kemaksiatan dan kezaliman yang ada di daerah ini,’’ terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD FPI Pelalawan Ir Syauqi Shahab,  dalam sambutannya mengatakan, pihaknya telah merancang program kerja ke depannya yakni pembinaan akhlak remaja di Kabupaten Pelalawan.

Serta melakukan kerja sama dengan  penegak hukum dalam memberantas kemaksiatan dan menertibkan tempat-tempat hiburan yang ada di daerah ini.

‘’Kita akan lakukan pembinaan akhlak pada generasi muda di daerah ini, karena jika akhlak sudah rusak, maka akan rusaklah semuanya. Apalagi saat ini, pergaulan bebas kian marak telah merusak moral generasi penerus bangsa di daerah ini,’’ ujarnya.

Namun dalam pemberantasan maksiat itu, sambungnya, jelas pihaknya tidak akan melakukan perbuatan anarkis yang dapat merusak sesamanya.

Pasalnya, untuk pemberantasan itu, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan melibatkan kepolisian.(amn)