PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemerintah pusat menaruh perhatian besar terhadap perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah perbatasan. Sebab, saat ini perbatasan tidak lagi sesuatu yang diabaikan, melainkan sudah mendapatkan prioritas dalam pembangunan.
Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi yang memiliki wilayah berbatasan, baik langsung maupun tidak langsung dengan negara tetangga. Karenanya, pembangunan daerah perbatasan diutamakan dan diprioritaskan pada 6 kabupaten dan 22 kecamatan se-Provinsi Riau.
Hal ini disampaikan oleh Plh Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Eko Subowo, dalam rapat penyusunan program, fasilitas status hukum batas antar negara, peningkatan kegiatan sosial ekonomi dan budaya dengan negara tetangga, guna peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan penanganan kerja sama ekonomi daerah di wilayah perbatasan, di Hotel Grand Central, Rabu (25/11/2015).
Prioritas diutamakan pada pembangunan-pembangunan insfrastuktur dasar seperti insfratuktur jalan, pendidikan, transportasi, batas negara, pengamanan, dan perdagangan. ‘’Sementara status hukum di bidang sosial ekonomi daerah antara Riau, Kepri dengan Johor dan Melaka di Malaysia, pemerintah mengembangkan kerja sama di bidang perdagangan dan transportasi sebagai jalur lalu lintas orang dan barang antar kedua negara,’’ kata Eko Subowo.
Kegiatan dibuka Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Riau HM Ramli Walid.(fas/rpg)
