Laporan TIM RIAU POS Pekanbaru redaksi@riaupos.co

Proses pencairan dana bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Riau dimulai. Sebanyak 227.656 rumah tangga sasaran (RTS) se-Riau akan mendapat bantuan kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) tersebut. Tahap pertama, langsung menerima Rp300 ribu.

Data penerima BLSM tersebut ditentukan dari basis data terpadu yang dikelola Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia. Dasar tersebutlah yang menjadi acuan penyaluran BLSM.

‘’Ya hari ini (kemarin, red) pendistribusian BLSM dimulai. Kami juga sudah membentuk posko untuk penyaluran

dana bantuan tersebut,’’ ujar Kepala Kantor Pos Indonesia Cabang Pekanbaru Thamrin Hanurawan kepada Riau Pos, Selasa (25/6) di kantornya.

Dia mengatakan proses pencairan merupakan arahan pemerintah pusat. Tingginya angka penerima BLSM membuat pihak kantor pos menyusun jadwal khusus. Ini dilakukan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pendistribusian.

Untuk tahap awal, pendistribusian BLSM dilakukan di tingkat ibukota Provinsi Riau, Pekanbaru. Proses pendistribusian juga dilakukan secara bertahap dimulai dari Kecamatan Pekanbaru Kota.

‘’Pembayaran dilakukan sampai 30 Desember. Kami sudah bentuk posko yang akan stand by dari pukul 07.30-17.00 WIB,’’ urai Thamrin.

Khusus penyaluran di Kota Pekanbaru dilakukan langsung di Kantor Pos Cabang Pekanbaru di Jalan Jenderal Sudirman. Sedangkan untuk kabupaten/kota lainnya, Thamrin katakan pihaknya masih melakukan pembahasan.

Saat ditanyakan mengenai nominal BLSM yang disalurkan, dia mengatakan bantuan diberikan selama empat bulan. Di mana, setiap bulan bantuan yang diberikan senilai Rp150 ribu per RTS.

Dari kegiatan BLSM tersebut, pemerintah kembali membagi menjadi dua sesion. Pendistribusian awal dilakukan untuk dua bulan dengan nominal Rp300 ribu. Untuk mendapatkan BLSM, masyarakat harus membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan identitas diri. Kantor Pos mengaku sudah mengirimkan KPS ke alamat penerima BLSM beberapa waktu lalu.

Thamrin mengaku sedikit mengalami kesulitan saat pendistribusian KPS. Kondisi itu dikarenakan, alamat RTS yang tidak lengkap, sehingga menyulitkan petugas kantor pos dalam mendeteksi alamat masyarakat penerima BLSM.

Alokasi BLSM di Riau bervariasi disesuaikan dengan jumlah RTS yang terdata. Dari informasi yang diperoleh diketahui data terbanyak berasal dari Kabupaten Kampar yaitu sebanyak 36.421 RTS. Kemudian Rokan Hilir dengan 28.232 RTS, dan Kepulauan Meranti dengan 23.169 RTS.

Pada hari pertama kemarin, penyaluran hanya diserahkan kepada 743 orang khusus Kecamatan Pekanbaru Kota. Namun karena minimnya sosialisasi dan info yang diterima masyarakat tidak ada, membuat masyarakat dari Kecamatan lainnya juga berbondong-bondong ke kantor Pos.

“Kemarin (20 Juni) mendapatkan kartu dari kiriman Pos, lalu kami dengar hari ini sudah ada penyerahan, makanya kesini, ternyata belum untuk wilayah kami. Padahal sudah jauh-jauh datang dengan mencarter oplet,” kata salah seorang warga Kecamatan Rumbai Pesisir, Saidah (42) saat ditemui Riau Pos kemarin pagi di kantor pos.

Memang Saidah tidak sendirian saja hadir dari kecamatan yang tidak mendapatkan penyaluran uang tunai kemarin. Posko sendiri sudah didirikan oleh PT Pos di belakang kantornya Jalan Sudirman, Pekanbaru dengan mendirikan tenda.

Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit mengakui penyaluran BLSM memang belum begitu disosialisasikan karena baru pada batas penyerahan di Kota Pekanbaru. Sebab jadwal penyaluran sendiri berbeda-beda untuk setiap kabupaten/kota.

“PT Pos sudah menginformasikan dengan menyerahkan KPS. Untuk jadwal memang koordinasi pusat dengan Pos, dan kita menerima laporan saja,” kata Wagub singkat.

BLSM Tidak Mendidik

Sementara itu, anggota DPD RI asal Riau Dr Hj Maimanah Umar menilai program BLSM tidak mendidik dan akan merusak karakter Bangsa Indonesia.

“Itu (BLSM, red) tak mendidik. Berapalah uang bantuan sebesar Rp100 ribu-Rp200 ribu, dua hari saja sudah habis. Coba paradigma pemerintah dirubah. Misalnya memberikan lapangan kerja, tentu mereka mendapatkan pekerjaan untuk jangka panjang. Jangan bantu dengan uang tetapi lapangan kerja sehingga tak ketergantungan dengan bantuan,” ujar Maimanah Umar, Sabtu (22/6).

Maimanah sendiri mengaku tidak setuju dengan kenaikan harga BBM karena akan berdampak terhadap kenaikan harga keperluan pokok yang akhirnya memberatkan masyarakat.(rio/egp/ilo/yls)