INDRAGIRIHILIR (RIAUPOS.CO)---Berdasarkan hasil kunjugan dan aspirasi masyarakat, ada beberapa poin yang harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil). Salah satunya, menurut anggota DPRD Riau Abdul Wahid, pelayanan publik seperti sistem pembuatan administrasi kependudukan. Karena itu adalah salah satu keluhan masyarakat yang ada di tingkat bawah.

“Pengurusan pembuatan KTP masih lambat dan berbelit-belit,” kata Abdul Wahid didampingi Ketua DPRD Inhil H Dani M Nursalam, Selasa (24/4) malam.

Ke depan dia berharap siapapun yang akan memimpin Inhil, harus memperhatikan poin-poin tersebut di atas. Artinya tidak ada lagi pengurusan KTP yang rumit dengan banyak persyaratan.

“Kehadiran pemerintah untuk melayani masyarakat. Salah satunya soal sistem pembuatan KTP-el yang kami nilai sangat penting,” jelas politisi PKB ini.

Dia mencontohkan sistem pembuatan KTP-el di Pulau Jawa. Di mana petugasnya tidak hanya berada di ibu kota kabupaten dan kecamatan, tapi sudah berada di titik paling jauh seperti desa dan lainnya.

“Kebijakan demikian adanya di pemerintah, DPRD hanya bisa melakukan pengawasan dari lahirnya sebuah kebijakan,’’ katanya.

Selain berbincang-bincang soal itu, tapi tentang kelapa juga menjadi topik Abdul Wahid. Mengingat Kabupaten Inhil merupakan salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia, sehingga perlu edukasi dari pemerintah terhadap para petani.

Di samping itu, ada juga soal listrik yang mana pada saat ini menurut Wahid, sudah mencapai elektrifikasi yang cukup baik. Dia optimis hal ini akan mencapai target hingga 2019 mendatang. (adv)