PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Satuan reserse kriminal (Satreskrim) unit tipikor Polres Indragiri Hulu mengusut dugaan korupsi uang kas daerah di Dinas Pendapatan setempat. Dalam perkembangan pengusutan kasus tersebut, diduga seorang PNS didinas tersebut telah menggelapkan uang sebesar Rp1,4 miliar pada tahun 2010.
Kabid Humas Polda Riau AKBP Guntur Aryo Tejo SIK saat dikonfirmasi wartawan membenarkan hal tersebut. “Benar, memang ada pengusutan dugaan korupsi tersebut di Polres Inhu,” ucapnya, Kamis (25/2).
Prosesnya masih dalam tahap mengumpulkan keterangan saksi dan alat bukti. Sudah ada beberapa pejabat terkait kata Guntur yang sudah menjalani pemeriksaan. Selain itu sejumlah dokumen juga sudah dikumpulkan untuk diteliti.
Dari informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa pada Januari sampai Maret tahun 2010 telah dilakukan pencairan dana dari rekening kas daerah sebesar Rp 1,4 miliar.
Uang itu diambil menggunakan cek dan formulir penarikan dari beberapa bank, diantaranya Mandiri, BNI, dan Indra Artha.
Pada lembar cek setiap penarikan dibubuhi tanda tangan Marwan Indra Saputra yang saat itu menjabat Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Inhu.
Sedangkan untuk formulir penarikan ditandatangani oleh Encik Aprizal Hasmi yang saat itu menjabat Kasi Verifikasi dan Pembukuan di dinas tersebut. Namun ketika dimintai tanggung jawabnya terkait penggunaan uang tersebut yang bersangkutan tidak dapat menjelaskan.
“Jadi patut diduga ada unsur merugikan negara,” pungkasnya.
Adapun barang bukti yang disita kepolisian hingga saat ini adalah cek BNI tanggal 7 Januari 2010,cek BNI tanggal 8 Maret 2010.
Selanjutnya ada juga cek BNI tanggal 7 Januari 2010, cek Bank Mandiri tanggal 11 Januari 2010 dan cek BNI tanggal 8 Maret 2010. Untuk bukti penarikan dari Bank Indra Artha juga sudah disita.(dik)
