PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Anjloknya harga minyak membuat karyawan yang bekerja di perusahaan migas kini menghadapi kekhawatiran bakal ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Upaya tersebut dilakukan perusahaan untuk menjalankan roda usahanya di tengah terus melorotnya harga minyak dunia.

Di satu sisi perusahaan tetap berinisiatif mengidentifikasi berbagai peluang untuk meningkatkan kinerja bisnisnya. Identifikasi peluang untuk meningkatkan kinerja bisnis itu tentunya dilakukan untuk menghadapi terus melorotnya harga minyak dunia.

Menanggapi hal tersebut, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman angkat bicara dan mengatakan soal pengurangan karyawan akibat anjloknya harga minyak di luar kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

"Pengurangan karyawan itu di luar kewenangan kita. Yang kita inginkan adalah jangan sampai ada pengurangan atau melakukan pemutusan hubungan kerja. Kita tunggu saja hasilnya dari SKK Migas, perusahaan kan sedang berkoordinasi dengan SKK Migas. Apa solusinya, apakah harus ada pengurangan, kita tidak bisa berandai-andai kalau soal itu, tapi kembali lagi hasil pembicaraan mereka dengan SKK Migas. Jelas kita tunggu saja hasilnya," ujar Plt Gubri, Selasa (26/1/2016).

Namun, yang bisa dilakukan pemerintah adalah memastikan tindakan PHK itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika PHK tetap dilakukan, perusahaan harus memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh karyawan.

Laporan: Dofi Iskandar

Editor: Fopin A Sinaga