PEKANBARU - Konflik rebutan lahan Pulau Padang di Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau antara masyarakat dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) belum usai.
Masyarakat tetap bersikukuh agar perusahaan itu angkat kaki dari Pulau Padang karena masyarakat khawatir jika dibuka usaha HTI di situ pulau tersebut nantinya akan tenggelam dan masyarakat mau dibawa ke mana dan hidup di mana.
Namun perusahaan bubur kertas ini bersikukuh bahwa kehadirannya di Pulau Padang sudah sesuai prosedur perizinan yang ada.
Menanggapi konflik berlarut-larut ini, anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi kehutanan, perkebunan dan pertanian Drs Wan Abu Bakar MS asal Meranti Riau ini menegaskan dirinya berkoar-koar bukan membela pihak PT RAPP tapi demi membela masyarakat Pulau Padang.
Hal ini ditegaskan Wab Abu bakar MS kepada sejumlah wartawan termasuk riaupospos.co usai acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekanbaru 2012-2017 pasangan Firdaus MT-Ayat Chahyadi di Hotel Ibis Pekanbaru, Kamis siang (26/1).
Menurut Wan, pihaknya berpegang kepada hukum bukan berpegang kepada kemauan kita. ''Pokoknya-pokoknya, bukan begitu,'' kata Wan.
Kalau yang dituntut itu benar, Wan akan berpihak kepada rakyat. ''Jangan katakan Saya tak berpihak pada rakyat, jangan dong. Tapi berpihak kepada rakyat yang benar yang bermartabat, memiliki moral. Kita berpihak kepada kebenaran, keadilan, berpegang kepada hukum, bukan kepada kemauan kita,'' ujar Wan.
Hal ini harus didudukkan dulu. ''Maaf ya, illegal loggingnya merajalela di situ. Mengapa ini tak kita suarakan. Kita pertanyakan ini. Di Pulau Padang, di Pulau Rangsang Tebingtinggipun marak illegal loggingnya. Hutannya bopeng-bopeng kayunya sudah banyak diambil. Jadi ini siapa sebenarnya pemodalnya di balik illegal logging ini, kita pertanyakan,'' kata Wan.
Ini kata Wan hasil tinjauannya ke lapangan beberapa waktu lalu. Pihaknya mengimbau pihak Kehutanan, Polda Riau agar menertibkan ini. Pihaknya tak bisa menunjuk hidung, tapi kerusakan akibat illegal logging di Pulau Padang sekitarnya sangat luar biasa. Apalagi Hutan lindung (HL) kerusakannya juga luar biasa. ''Jadi kita jangan sebelah pihak saja kita lihat di lapangan. Masyarakat yang setuju kehadiran RAPP banyak juga kita sikapi juga. Banyak manfaatnya, dapat kerja, ada proyek RAPP dan sebagainya. Bagaimana jika RAPP ditutup apakah kita sudah siap mencarikan lapangan kerja. Kemudian juga proyek-proyek pembangunan seperti jalan,box culvert dan isolasi daerah yang sudah dibuka apa bisa Pemerintah Daerah bisa melanjutkan nantinya jika RAPP ditutup,'' tantang Wan.
Jadi kata Wan jangan sepihak saja RAPP dibilang tak memberi manfaat kepada masyarakat. Ya harus begitu. ''Saya juga putra daerah tetap komitmen berpihak ke masyarakat, tak ada berpihak kepada RAPP. Kita sesuai hukum saja. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak tegas,'' pungkas Wan.
Kepada pasangan Firdaus MT-Ayat Chahyadi, Wan berharap ke depan nantinya jangan memandai-mandai dalam membangun sesuatu harus koordinasi dulu dengan berbagai pihak. Jangan nanti telah dibangun akhirnya diprotes warga.(aznil fajri)
