PEKANBARU (RP) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tampaknya harus gigit jari. Sebab dana insentif daerah (DID) yang diterima 2013 sebesar Rp18 miliar dari pusat, pada 2014 mendatang tidak akan diterima lagi. Dikarenakan salah satu dari tiga aspek tak mampu dilengkapi daerah.

Menurut Kepala Biro Keuangan Setdaprov Riau Jonli, untuk 2014 sesuai data dari Dispenda Provinsi Riau memang Riau tidak mendapat DID. Disebabkan salah satunya pengesahan APBD 2013 terlambat. Di mana baru ditandatangi Mendagri ketika itu pada 3 Januari.

“Karena keterlambatan tersebut, sehingga walau sudah mendapat prediket WTP terhadap penilaian keuangan, tetap saja DID untuk 2014 tidak bisa diperoleh,” ungkapnya.

Diceritakannya, tiga aspek tersebut antara lain peningkatan prediket penggunaan keuangan atau mampu mempertahankan seperti prediket WTP. Juga pengesahan terhadap evaluasi di bawah 31 Desember tahun sebelumnya harus tepat waktu. Serta peningkatan PAD dengan melihat laporan per semester dan sosial untuk menekan tingkat pengangguran dibawah rata-rata nasional, menekan angka kemiskinan, dan menahan laju inflasi.

“Jika ada salah satu poin tidak terpenuhi, DID itu tak mampu diperoleh atau tidak diberikan pusat. Walaupun aspek lain sudah terpenuhi,” lanjutnya.

Karenanya, Jonli berharap bagaimana Pemprov bisa bersinergi dengan DPRD agar tahun 2013 ini bisa segera mendapatkan SK Mendagri terhadap evaluasi tepat waktu sebelum 31 Desember untuk APBD 2014 mendatang. Sehingga pada 2015 DID bisa kembali didapatkan.(egp)