PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Masuknya anggaran untuk pembangunan Gedung DPRD Riau dalam KUA PPAS APBD 2016, mendapat tentangan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau Muhammad Adil. Meskipun hal itu belum dibahas di Banggar dan masih bersifat usulan, namun Adil mengatakan bahwa dari pada melakukan pembangunan gedung, lebih baik diarahkan untuk pelayanan publik.

‘’Saya tidak setuju, kenapa pula dibangun gedung DPRD Riau ini, saya tidak sepakat kalau ada pembangunan gedung. Kita tingkatkan saja pelayanan publik, Puskesmas itu benahi, alat-alat kesehatannya diperbaharui. Pokoknya saya tidak setuju kalau ada anggaran untuk pembangunan gedung masuk, masih bagus ini,’’ tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Riau Asri Auzar mengatakan, pembangunan gedung baru itu sudah layak dilakukan. Pasalnya ruangan yang ada sudah menyempit sejak bertambahnya jumlah anggota dewan dari 55 orang menjadi 65 orang. Juga bertambah fraksi dari empat menjadi lima.

‘’Ruangan sudah semakin menyempit, ruangan ketua DPRD saja sudah pindah dari lantai dua ke lantai satu. Kemudian ruangan Sekwan dari lantai satu naik ke lantai dua di gedung sekretariat. Intinya ruangan ini juga tidak cukup untuk mengakomodir kinerja dewan maupun sekretariat,’’ ujarnya.

Sementara itu ketika ditanyakan terkait penilaian layak atau tidak layak, memang hal itu diserahkan kepada masyarakat.

‘’Gedung inikan aset provinsi, tidak ada salahnya dibangun. Kalau uangnya ada tidak ada salahnya dibangun, tapi kalau ada keperluan yang lebih penting bisa diarahkan kesana dulu,’’ tuturnya.(sol/mal)