INHIL (RIAUPOS.CO) - Bupati Kabupaten Indragiri Hilir HM Wardan, mengecek langsung kehadiran satuan kerja (satker) yang menjadi peserta Bimbingan Teknis Pengawasan Pelayanan Publik, Selasa (24/11).
Saat pengecekan berlangsung diketahui ada 4 dari 14 satker yang tidak hadir dan mengutus perwakilanya. Hal itu sangat tidak tepat, mengingat kegiatan ini menyangkut pelayanan kepada masyarakat. “Bimbingan teknis ini sangat penting, tapi kenapa masih ada juga yang tidak hadir,” sebut Bupati Inhil HM Wardan dengan nada kecewa.
Kegiatan yang ditaja Ombudsman RI Perwakilan Riau itu akan memberikan manfaat serta mewujudkan reformasi birokrasi, mudah, cepat, ramah dan santun terhadap seluruh elemen masyarakat. “Sudah menjadi kewajiban kita untuk memberikan pelayanan publik demikian. Maka itu saya tegaskan kegiatan ini sangat penting untuk diikuti,” papar Wardan.
Bimbingan teknis itu, tambah bupati sejalan dengan upaya Pemkab Inhil untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan pelayanan yang bersifat mendasar terhadap publik. Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau Ahmad Fitri menyebutkan, kegiatan ini bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan haknya memperoleh pelayanan publik yang baik dan berkualitas.
Yang tidak kalah pentingnya, dalam upaya berperan aktif melakukan pengawasan atas kinerja seluruh lembaga pelayanan-pelayanan publik. Ia berharap semuanya telah mengimplementasikan standar pelayanan publik yang baik dan efektif.
Berdasarkan UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik, masyarakat dapat mengadukan pimpinan lembaga pelayanan publik yang tidak memberikan pelayanan publik dengan baik.(adv/mal)
