PEKANBARU (RP) - Ketua DPRD Riau Drs Johar Firdaus MSi mengatakan, APBD Perubahan 2013 akan disahkan sebelum Pemilihan Gubernur Riau (Pilgubri) Putaran Kedua. Sehingga nantinya, anggaran KPU dan Bawaslu Riau pun bisa cair dan digunakan.

‘’Saat ini sedang dibahas di Badan Anggaran, semoga dalam waktu dekat bisa selesai,’’ ujar Johar Firdaus saat ditemui Riau Pos di DPRD Riau, Selasa (24/9)

Soal kekurangan dana di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau dan Bawaslu Riau dalam penyelenggaraan Pilgubri putaran kedua, Johar mengatakan semoga bisa diatasi. ‘’Semoga secepatnya bisa selesai dan disahkan,’’ kata Johar.

Sebelumnya diketahui bahwa beberapa Panitia Pengawas Lapangan (PPL) di beberapa kabupaten di Riau sudah menjerit karena belum mendapat honor. Bahkan, Bawaslu Riau menyatakan mereka harus membayar utang Rp6 miliar lebih kepada pengawas Pemilu.

Anggota Bawaslu Riau Rusidi Rusdan menyebut PPL sebanyak 3.800 harus mereka beri honor Rp3,8 miliar.

Sementara untuk 489 Panwascam, mereka harus memberikan honor Rp1.956.000.000. Sedangkan honor untuk 36 orang Panwaslu harus dibayar Rp540 juta. Bahkan honor PNS yang bekerja di Bawaslu, Panwaslu dan Panwascam belum mereka hitung.

‘’Total untuk pengawas saja lebih kurang Rp6.296.000.000 dan itu belum masuk honor PNS di kantor-kantor sekretariat pengawas,’’ kata Rusidi.

Sementara dari KPU Provinsi Riau mengatakan, harus membayar honor untuk 132 ribu petugas penyelenggara Pemilu mulai dari KPPS sampai ke KPU Provinsi Riau pada putaran kedua. (rul)