PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Badan Penyeleggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan demokrasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Berbagai keluhan yang timbul di lapangan dicob dicarikan jalan keluar. Salah satu keluhan adalah mudahnya rumah sakit atau institusi kesehaan lainnya yang menyatakan layanan kesehatan untuk psien peserta BPJS sudah penuh. Padahal, kenyataannya ketika ada pasien non-BPJS yang membutuhkan, layanan itu masih tersedia.
Salah satu langkah yang dilakukan BPJS adalah penyediaan sistem yang disebut dashboard. Melalui sistem ini pasien dan keluarganya bisa mengetahui apakah ketersediaan layanan masih ada atau benar-benar penuh.
"Kita berharap penerapannya bisa dilaksanakan mulai Januari 2016. Melalui program dashboard ini, kita bisa melihat sistem di layar monitor misalnya untuk kamar rawat inap, berapa kapasitas di suatu rumah sakit dan berapa yang sudah terisi pada saat itu. Semuanya harus dibuat transparan oleh rumah sakit sehingga tidak bisa sembarangan menyebut kamar rawat inap penuh, kepada pasien peserta BPJS," kata Kepala BPJS Kesehatan Divisi Regional Sumbar Riau Kepri, Benjamin Saut PS SKM MM AAK saat refleksi akhir tahun 2015 dan pelatihan yang bekerja sama dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Riau, Rabu (23/12/2015).
Benjamin menyebutkan, banyak dinamika yang terjadi selama pemberlakuan BPJS Kesehatan. Salah satunya adalah jumlah kepesertaan secara nasional yang mencapai angka 155 juta orang.
BPJS, kata Benjamin terus melakukan penyempurnaan layanan, mulai dari dministratif hingga pengawasan penerapan teknis di lapangan. Kata Benjamin, memang disadari bahwa penerapan di lapangan menjadi keluhan yang banyak disampaikan oleh masyarakat.
"Mulai dari pendaftaran, proses pembayaran iuran hingga perolehan pelayanan kesehatan mulai dari tingkat awal hingga ke tingkat lanjutan. Ini menjadi bahan evaluasi bagi kami, termasuk pada rumah sakit yang sering dikeluhkan oleh peserta BPJS. Di Pekanbaru ada rumah sakit yang sudah kami berikan peringatan hingga SP2," kata Benjamin.
Refleksi akhir tahun ini dijadikan sebagai bahan masukan dan evaluasi bagi BPJS. Karenanya, Ketua PWI Riau, Dheni Kurnia yang juga tampil sebagai pembicara menyampaikan berbagai catatan tanggapan, komentar, harapan hingga kritikan masyarakat yang banyak disampaikan masyarakat melalui media massa.
Hal-hal itu antara lain masih belum maksimalnya pelayanan institusi kesehatan, masih rendahnya besaran nilai iuran BPJS sehingga dapat mempengaruhi tingkat pelayanan, dan sebagainya. "BPJS menjadi sarana yang diharapkan masyarakat terutama dari kalangan ekonomi lemah. Karenanya diperlukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan agar tujuan dasar BPJS sebagai distribusi pelayanan kesehatan kepada masyarakat," katanya.
Pakar Komunikasi Kesehatan Ir Suwidi Tono MSc yang tampil sebagai pembicara menyebutkan bahwa masyarakat harus betul-betul memanfaatkan BPJS sebagai harapan dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dia mengistilahkan BPJS adalah perwujudan demokrasi di bidang kesehatan.
"BPJS itu dari oleh dan untuk kita. Iurannya dari kita, oleh kita dan pemakaiannya untuk kita juga. Jika bukan kita yang sakit, maka biaya iuran yang kita setorkan itu dipakai untuk keluarga, tetangga atau orang lain yang sakit. Jadi ini bentuk gotong royong di bidang kesehatan," katanya.
Laporan dan editor: Fopin A Sinaga
