PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Imbas dari berkurangnya Dana Bagi Hasil (DBH) yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Rokan Hulu (Rohul), membuat mereka mengkonsultasikan hal tersebut ke DPRD Riau, Kamis (22/10). Pasalnya, akibat pengurangan DBH tersebut Pemkab Rohul mengalami defisit anggaran hingga Rp275 miliar.

Anggota Komisi I DPRD Rohul Khelmi Amri mengatakan, maksud kedatangannya adalah untuk meminta bantuan keuangan (Bankeu) untuk menutupi defisit tersebut. Di mana diharapkan dengan Bankeu, beberapa kegiatan yang sebelumnya tidak terakomodir dapat dilaksanakan. ‘’Tujuan kami ke sini yaitu untuk meminta bantuan melalui program Bankeu. Mudah-mudahan, dengan Bankeu tersebut, seluruh kegiatan di Rohul bisa berjalan dengan baik. Karena dengan turunnya DBH berimbas pada keuangan daerah yang menyebabkan defisit,’’ katanya.

Lebih lanjut dikatakannya, hal-hal yang menjadi persoalan juga sudah dipaparkan kepada DPRD Provinsi Riau. Salah satunya keperluan keuangan Rokan Hulu. Atas hal itu, pihaknya meminta Pemprov Riau bisa memberikan bantuan keuangan untuk menutupi atau mengatasi defisit anggaran yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu ini.

Anggaran defisit ini terutama pada program pembangunan desa, pendidikan dan kesehatan yang selama ini mengandalkan anggaran dari DBH. Diakui, Pemkab Rohul sudah menggenjot potensi sumber pendapatan lain. Tetapi sampai saat ini belum terpenuhi. Melalui permohonan ini, diharapkan Pemprov bisa memberikan Bankeu sebesar defisit anggaran sekarang.

‘’Provinsi pasti mengetahui dan memahami daerah penghasil minyak yang sekarang mengalami defisit anggaran. Untuk itu, Pemprov bisa membantu kami melalui Bankeu ini,’’ harapnya. Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, mengatakan sesuai dengan kesepakatan anggota DPRD lainnya akan membantu dan memberikan keuangan kepada Pemkab Rohun. Namun, nilainya belum disepakati berapa besaranya.(sol)