PEKANBARU (RP) - Meski helikopter dan pesawat Cassa 212 bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah kembali ke Jakarta, namun upaya pemadaman titik api (hotspot) di Riau tidak terhenti.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau tetap berkomitmen melakukan pemadaman dengan menggandeng Pemerintah kabupaten/kota se Riau. Bahkan, instansi teknis itu mengajak kabupaten/kota untuk memerangi asap.
Hal ini diutarakan Sekretaris BPBD Riau, Kaifi Azmi kepada Riau Pos, Ahad (23/9) di Pekanbaru. Langkah koordinasi dilakukan, karena kabupaten/kota dinilai memiliki kawasan dan mengetahui secara menyeluruh daerah yang rawan kebakaran hutan.
Kita harus bersama-sama memerangi asap, yakni minimalisir kebakaran hutan dan lahan. Kita tidak akan berhenti melakukan pemadaman walau helikopter dan pesawat bantuan pusat telah dipulangkan, tegas Kaifi.
Dia menilai, sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, BPBD terus berupaya melakukan optimalisasi pengawasan bencana alam, khususnya kabut asap yang kerap melanda Bumi Melayu Lancang Kuning ini.
Menurut Kaifi, ada tidaknya bantuan BNPB itu, pihaknya tetap terus melakukan antisipasi maupun penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Karena itu sudah menjadi tugas kita di BPBD. Jika diperlukan, bukan tidak mungkin kita meminta bantuan BNPB lagi agar mengirimkan dua helikopter itu, papar Alumni IPDN itu.
Kaifi mengakui, jika saat ini pemadaman titik api tidak lagi dilakukan dengan jalur udara yakni menggunakan sistim bombing (bom air).
Dalam hal ini, dia akan bekerja sama bersama BPBD kabupaten/kota untuk mengaktifkan beberapa organisasi terkait, baik dari Tagana, masyarakat peduli api hingga LSM yang peduli akan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Riau.
Ya kita harus tetap optimis. Kalau kerja sama terus dilakukan, saya yakin permasalahan karhutla di Riau dapat diatasi, ungkap Kaifi.
Kekurangan Tenaga Teknis
Sebagai salah satu instansi teknis, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih kekurangan tenaga teknis. Pasalnya, untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPBD hanya memilliki 30 pegawai.
Hal itu diungkapkan Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Riau, Kaifi Azmi kepada Riau Pos, Sabtu (22/9) di Pekanbaru.
Menurutnya, jumlah tersebut masih sangat minim untuk melaksanakan tugas yang kerap berkoordinasi dengan Badan Nasionl Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ya memang tenaga teknis kita masih sangat terbatas. Bayangkan saja, jumlah pegawai kita hanya 30, itu sudah termasuk pejabat eselon, tutur Kaifi.
Saat ditanyakan mengenai langkah yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut, dia menegaskan pihaknya tetap berupaya mengoptimalkan tenaga yang ada. Baik untuk bidang administrasi, hingga tenaga teknis di lapangan.
Selain itu, dia juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk meminta tambahan personel. Ini dilakukan untuk optimalisasi kinerja yang sebagian besar berperan dalam upaya siaga dan antisipasi bencana alam. Hanya saja, sampai saat ini, usulan belum direspon BKD.
Ya selain mengusulkan penambahan personel, kita juga terus melakukan koordinasi dengan BPBD kabupaten/kota yang ada, sehingga langkah penanganan bersama dapat dilakukan secara cepat dan menyentuh daerah rawan bencana alam, imbuh mantan Kabag Penerangan Biro Humas Setdaprov Riau itu.(rio)
