PEKANBARU (RP)- Setelah proses ganti rugi asrama haji rampung, ternyata proses pembangunan belum berjalan. Kondisi ini dikarenakan masih ada beberapa persoalan administrasi yang perlu diselesaikan.

Hal  itu menyangkut proses hibah aset yang baru diganti rugi Pemerintah Provinsi Riau. Saat ini, Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu koordinasi Kementerian Agama Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada Riau Pos, akhir pekan lalu di kantor Gubernur Riau. Menurutnya, proses tersebut tentunya perlu dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.

‘’Yang pasti ganti rugi sudah selesai. Namun, dari informasi yang kita peroleh, pihak Kemenag minta dihibahkan,’’ urainya.

Saat ditanyakan mengenai kemungkinan menghibahkan aset yang sudah terdata di kartu inventaris barang (KIB), dia menilai hal itu bisa saja dilakukan. Namun, perlu menyelesaikan administrasi di Biro Perlengkapan, agar tidak menjadi kendala di kemudian hari.

‘’Kalau untuk proses hibah aset sudah menjadi kewenangan Biro Perlengkapan. Yang pasti pemprov mendukung pembangunan asrama haji,  hanya saja untuk persiapan administrasi harus tetap diselesaikan,’’ sambung mantan Plt Kepala Biro Humas Setdaprov Riau itu.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau, H Tarmizi Tohor mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Pemprov Riau untuk proses hibah tersebut. Poin itu menjadi perhatian, karena proses pembangunan menggunakan dana APBN dari Kementerian Agama. ‘’Prosesnya memang seperti itu, sebelum dibangun harus dihibahkan dulu. Untuk pembangunan, insya Allah 2014 sudah dapat dimulai, dananya dari APBN,’’ imbuh Tarmizi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemerintah Provinsi Riau sudah menyelesaikan ganti rugi 13 persil lahan warga untuk pembangunan kantor asrama haji. lahan senilai Rp17,9 miliar lebih itu telah menjadi aset baru pemerintah. Namun, perkembangannya untuk dibangun asrama haji, lahan seluas 52.067 meter persegi.(rio)