KAMPAR (RIAUPOS.CO) -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menerima kedatangan tim Asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi Riau, Selasa (23/4), yang disambut langsung Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto di ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar.
Pada kesempatan itu, Catur mengingatkan jajarannya setiap apa yang dilakukan abdi negara ada yang menilainya. Dalam hal ini adalah Menpan RB. Yang dinilai menurut Catur, termasuk sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (SAKIP). Hal ini berkaitan dengan reformasi birokrasi sekaligus peningkatan kinerja dan pelayanan. Hal itu, menurut Catur sudah menjadi komitmen bersama.
‘’Sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Oleh sebab itu, kami meminta kepada seluruh Kepala OPD untuk dapat menyelaraskan ini semua. Pengalaman yang berpuluh tahun seharusnya sangat berharga untuk dapat menjalankannya dengan baik,’’ sebut Catur.
Pemkab Kampar menurut Catur sangat komitmen terhadap perbaikan kinerja pemerintah. Namun hal itu menurutnya tidak terlepas dari keinginan dan usaha keras ASN sendiri sebagai abdi negara. Terutama bagaimana komitmen kepala OPD di lingkungan Pemkab Kampar.
‘’Kita tentu sama-sama ingin penilaian SAKIP Kampar lebih baik lagi. Naik dari CC ke BB,’’ sebut bupati kepada kepala OPD yang hadir dihadapan tim Asistensi Reformasi Birokrasi. Turut hadir pada kegiatan itu, Sekda Kampar Yusri dan seluruh Asisten Setda Kampar.
Dengan bagusnya SAKIP, maka akan lebih efisien dan efektif terhadap pengelolaan pemerintahan. Karena penilaian itu menurut Catur terukur dan sesuai SOP. Oleh sebab itu, ke depan perencanan sangat matang dan sesuai dengan hasil apa yang diinginkan masyarakat Kampar. Catur mengajak Kepala OPD untuk merubah pola pikir. Tidak lagi soal anggaran yang tersedia harus dihabiskan, tapi bagaimana perencanaan terukur dan tidak asal-asalan.
Sementara itu, Kepala Biro tim asistensi Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Jonli mengatakan, kunjungan hari itu merupakan audiensi. Meminta komitmen lebih tegas dari pemerintah daerah untuk menciptakan birokrasi yang efisien. Perolehan nilai terakhir CC, menurut Jonli, hendaknya dapat ditingkatkan pada penilaian selanjutnya. Itu sangat berantung pada komitmen pemangku jabatan, selain ASN sendiri.
‘’Kami menilai CC, untuk itu kami harapkan dapat memperoleh nilai yang lebih baik menuju BB atau lebih tinggi lagi. Jadi tim ini dalam rangka memberikan pemahaman terhadap pelaporan terhadap SAKIP. Ini berdasarkan kepada visi dan misi daerah dan kepala daerah, renja dan renstra SKPD,’’ sebut Jonli.(end)
