PEKANBARU (RP)- Dari 3.729 sekolah tingkat SD yang akan mengikuti pelaksanaan Ujian Nasional April mendatang, hanya 3.647 sekolah yang bisa menjadi penyelenggara UN. Sementara, sebanyak 82 sekolah SD digabungkan penyelenggaraan UN-nya.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan Riau, HM Wardan melalui Kabid SD dan Pra Sekolah H Hadimiharja Spd MP kepada Riau Pos, Jumat (23/3).
Dikatakannya, ada tiga poin dalam penggabungan sekolah. Yakni apabila jumlah murid satu sekolah tidak mencapai 20 orang, masa akreditasi sekolah yang sudah berakhir dan sekolah-sekolah yang belum terakreditasi.
Dan di Riau, jumlah sekolah yang belum terakreditasi cukup banyak, ujarnya.
Penentuan penggabungan sekolah ini di-SK-kan masing-masing bupati/wali kota. Namun untuk pelaksanaan ujian nasional tingkat SD tetap dilakukan di sekolah yang bersangkutan, hanya saja mereka bukan sekolah penyelenggara UN.
Begitu juga dengan soal-soal ujian dan materi ujian antara sekolah penyelenggara dan sekolah yang digabungkan sama, tidak ada bedanya. Sementara untuk pengawasan, akan dilakukan sistem silang yang ditentukan perguruan tinggi yang sudah ditunjuk. Pada tahun ini, Universitas Riau menjadi perguruan tinggi yang ditunjuk untuk pelaksanaan pengawasan UN tingkat SD di Riau.(dac)
