RENGAT (RIAUPOS.CO) – Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto SE jadwalkan pertemuan dengan seluruh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se kabupaten. Hal ini diagendakan untuk membahas penggunaan alokasi dana desa (ADD) tahun 2016.
Karena, disejumlah desa didaerah itu mulai bermunculan permasalahan tentang penggunaan dana ADD tersebut. Sehingga, melalui pertemuan tersebut diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada BPD tentang pemanfaatan dana ADD dan pengawasannya optimal serta penggunaanya lebih transparan.
Demikian disampaikan Bupati Inhu H Yopi Arianto SE usai mengikuti rapat koordinasi nasional (Rakornas) pembangunan dan pemberdayaan desa dan evaluasi penggunaan dana desa tahun 2015 serta persiapan penyaluran dan penggunaan dana desa tahun anggaran 2016.
Dimana, Rakornas tersebut diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang dibuka oleh Wakil Presiden RI H Jusuf Kalla di Assembly Hall Bidakara Hotel Jakarta, Senin (22/2) kemaren.
“Peran BPD sangat penting dalam pengawasan penggunaan dana ADD. Sehingga BPD juga harus memahami aturan penggunaannya,” ujar H Yopi Arianto SE.
Bupati juga mengingatkan kepala desa, agar benar-benar pemanfaatan dana desa hanya semata-mata untuk pembangunan infrastuktur sebagai penunjang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian dalam pelaksanaan pembangunan infrastuktur tersebut tetap mengacu kepada mekanisme padat karya. “Saya ingatkan kepala desa agar berkonsultasi dengan intansi terkait jika dalam pemanfaatan dana desa masih terdapat keraguan,” ungkapnya.
Selain itu, Bupati juga telah memerintahkan instansi terkait di lingkungan Pemkab Inhu selalu berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar bisa saling bersinergi dan menyesuaikan dengan peraturan baru. Hal itu dimaksudkan agar langsung di sosialisasikan ke seluruh desa.
Ditempat terpisah, anggota DPRD Inhu Suharto SH juga mengharapkan peran SKPD terkait untuk dapat menyikapi secara cepat tentang permasalahan dana ADD yang sudah mencuat. Bahkan, kepada SKPD terkait hendaknya dapat memberikan pendampingan melekat disetiap desa.
“Tidak semua desa yang mengerti tentang penggunaan dana ADD, baik adminitrasi hingga untuk perencanaan pembangunan di desa. Makanya, peran SKPD terkait sangat diharapkan,” ujarnya.(kas)
