PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pada usulan formasi CPNS 2014 yang diajukan pada Maret nanti, rencananya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau akan mengajukan formasi untuk lulusan SMA.
Dengan demikian dapat mengakomodir sumber daya manusia (SDM) di daerah karena lulusan tersebut banyak peminat.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Zaini Ismail kepada Riau Pos, Kamis (23/1) di kantor Gubernur.
Menurutnya selain menginginkan supaya pihak pusat, dalam hal ini Kemenpan-RB untuk mengembalikan wewenang kepada daerah.
“Pemprov juga meminta ada lulusan SMA nantinya dalam usulan formasi di Riau,” harapnya.
Lebih lanjut Zaini mengungkapkan dengan tidak adanya kewenangan dalam menetapkan formasi dan kuota dalam penerimaan oleh daerah, maka usulan adanya lowongan CPNS untuk lulusan SMA tersebut belum dapat dipastikan.
“Masih keinginan kami untuk bisa mengusulkan lulusan tersebut. Selain S1 tentunya, ini sedang dihimpun pihak terkait,” lanjutnya.
Disinggung mengenai waktu dan pembukaan lowongan tahun ini, ia belum bisa memberikan penjelasan lebih lanjut. Sebab, belum ada aturan atau arahan dari pusat.
MenPAN-RB Harus Peka Keperluan Daerah
Pemprov Riau juga berharap Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) harus melihat langsung keperluan daerah pada seleksi penerimaan CPNS 2014 ini.
Sehingga usulan dari daerah yang disampaikan terkait formasi dan keperluan pegawai dapat diterima nantinya tanpa harus dirubah.
“Menpan-RB hendaknya harus melihat langsung kebutuhan dan kendala-kendala yang ada di daerah. Karena kewenangan semuanya berada di pusat,” kata Zaini lagi.
Kepekaan pihak pusat, dimaksudkan Zaini seperti keperluan suatu daerah. Misalnya di suatu daerah ada banyak potensi SDM yang akan mengikuti tes CPNS setingkat tamatan SMA, namun karena keputusan ada di pusat, maka tolok ukurnya akan diambil daerah terdekat saja.
“Sementara keperluan dan SDM yang dimiliki suatu daerah berbeda. Ini yang harus diperbaiki,” lanjutnya.
Mantan Kepala BKD Riau tersebut menambahkan Pemprov sangat menyesalkan pengambilalihan kewenangan dari daerah ke pusat dalam tahapan dan proses seleksi CPNS. Karena daerah tidak bisa menetapkan formasi dan kuota dalam penerimaan sebagai dampaknya.(egp)
