Laporan Wiwik Werdaningsih, Sungai Mandau wiwikwerdaningsih@riaupos.com
Desa Muara Bungkal dapat dikatakan tertinggal dari desa lainnya di Kecamatan Sungai Mandau. Untuk menuju ke desa tersebut, harus melewati hutan akasia yang ditanam oleh perusahaan.
Jalan desa, sudah semenisasi dengan lebar 3 meter yang hanya bisa dilewati kendaraan roda dua.
Kendaraan roda empat, tidak bisa masuk ke Desa Muara Bungkal. Apalagi kondisi jalan yang kini tengah rusak parah.
Hal ini menyebabkan sembilan bahan pokok (Sembako) di desa yang penduduknya berjumlah 170 kepala keluarga (KK), lebih mahal daripada desa lainnya. Mahalnya harga Sembako, tidak sebanding dengan penghasilan masyarakat setempat.
Pada umumnya masyarakat bekerja sebagai nelayan dan juga sebagai buruh karet dengan mengambil upah kepada pemilik kebun.
Sementara Sungai Mandau yang ada dihadapan mereka, tak bisa diandalkan lagi untuk mencari nafkah menjaring ikan. Kini hanya sebatas untuk mandi, cuci dan kakus saja.
‘’Jalan yang ada hanya bisa dilalui kendaraan roda dua. Hal ini menyebabkan barang-barang keperluan pokok lebih mahal, dibandingkan desa lainnya. Contohnya, beras 20 Kg di luar bisa Rp180 ribu, di Muara Bungkal menjadi Rp200 ribu, begitu juga bensin, satu liter bisa mencapai Rp10.000,’’ ujar Kepala Desa Muara Bungkal, Asril Amran.
Menurut Asril, mahalnya harga Sembako disebabkan kendaraan roda empat tak bisa masuk ke desa. Barang harus dibawa sedikit demi sedikit menggunakan kendaran roda dua.
‘’Mahalnya harga Sembako, tidak sebanding dengan perekonomian warga yang hanya tergantung pada upah karet dan nelayan,’’ ungkapnya.
Ia mengaku sangat prihatin dengan perekonomian warga, sehingga ada yang tidak memiliki rumah layak huni. Karena untuk membangun rumah yang layak, mereka tak mampu.
Puluhan rumah tak layak huni banyak ditemukan di Dusun 3. Ada rumah warga berdindingkan terpal yang beratapkan daun rumbia. Ukurannya tak lebih dari 3x5 meter yang ditempati satu keluarga besar dan juga ada dindingnya dibuat dari kulit pohon.
Di samping itu, Kades menyatakan sulitnya pembangunan di Kecamatan Sungai Mandau, khususnya di Desa Muara Bungkal, salah satu faktor penyebabnya adalah masalah lahan. Di sana banyak lahan HGU milik perusahaan.
Bukti ketertinggalan Desa Muara Bungkal, salah satunya bangunan kantor desa yang sudah tidak layak.
Bangunan kantor desa tersebut dibangun sudah berusia belasan tahun. Pihak pemerintah desa juga pengurus Alokasi Dana Desa (ADD), juga menempati gedung tersebut.
‘’Jika infastruktur jalan memadai, pembangunan di Desa Muara Bungkal bisa sama dengan desa lainnya. Juga masalah lahan menjadi penghambat pembangunan, kita berharap persoalan ini menjadi perhatian pemerintah,’’ ungkapnya.***
