PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Banyaknya kritikan anggota DPRD Riau terkait minimnya kehadiran kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) saat rapat paripurna di Gedung DPRD Riau, ditanggapi oleh pimpinan DPRD Riau. Menindaklanjutinya, pimpinan DPRD menyurati Plt Gubernur Riau agar hal itu segera dapat ditindak lanjuti.

Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman mengatakan, pihaknya sudah menyurati Plt Gubernur Riau. Dijelaskan Noviwaldy, sejak surat tersebut dilayangkan, Plt Gubri sudah memproses sejumlah kepala SKPD yang kerap tidak hadir.

‘’Kami sudah menyurati Plt Gubri kemaren (Senin), semenjak itu beberapa orang kepala SKPD sudah dipanggil dan diproses oleh Plt Gubri. Kami tidak mau orang yang tidak peduli dengan pembangun daerah ini menjadi pejabat di Riau,’’ kata Noviwaldy.

Lebih lanjut dikatakannya, DPRD memiliki visi misi untuk membangun kinerja dewan dengan paradigma baru, bekerja lebih baik dari pada sebelumnya. Untuk itu dipandang perlu dukungan dari semua pihak termasuk kepala SKPD dengan cara hadir dalam rapat paripurna, karena di sana banyak dibahas isu penting.

‘’Artinya ini menjadi perhatian yang serius dan Plt Gubri juga sudah merespon hal itu. Beliau juga menyatakan keprihatinan akan hal itu.

Bahkan ketika ada pun Plt Gubri, yang datang SKPD hanya tidak lebih dari lima puluh persen. Ini seperti apa SKPD-nya,’’ ujar dia.

Saat ditanyakan terkait dengan usulan dan pendapat sejumlah anggota dewan yang menginginkan adanya sanksi terhadap SKPD yang absensinya tidak baik, politisi Partai Demokrat itu menilai hal tersebut menjadi kewenangan Plt Gubernur Riau, mengingat hal tersebut bukan kewenangan DPRD Riau.(sol)