PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pemkab Kuansing diminta segera mencairkan honor kepala desa bersama perangkatnya. Hingga memasuki pekan keempat Desember 2015, honor kades, sekdes dan perangkat desa lainnya belum dibayarkan juga.

Menurut Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Singingi, Suminto, honor kepala desa, sekdes dan perangkat desa yang belum dibayarkan selama tiga bulan terakhir yakni untuk Oktober, November dan Desember 2015.

Bahkan dia bersama sejumlah kepala desa lainnya, sudah menanyakan kondisi itu pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana (BPMKB) Kuansing.

‘’Kalau menurut BPMKB Kuansing, mereka sudah mengusulkannya ke bagian keuangan kantor bupati untuk pencairannya.  Tapi sampai hari ini belum juga cair,’’ ujar Suminto kepada Riau Pos, Selasa (22/12).

Suminto tidak mengetahui secara persis apa yang menjadi kendala lambatnya pencairan honor kepala desa dan perangkat desa lainnya oleh Pemkab Kuansing. Namun dari penjelasan BPMKB Kuansing, keterlambatan itu lebih pada proses di bagian keuangan kantor bupati saja.

Dijelaskannya, besaran honor kepala desa per bulan yang harus dibayarkan Pemkab Rp1,5 juta, sekdes Rp1 juta di tambah perangkat desa seperti BPD Rp750.000 per orang per bulan. ‘’Kalau dikalikan dengan 219 desa, jumlah itu miliaran juga. Kami memberi batas waktu pada Pemkab untuk pembayarannya hingga Rabu (23/12) ini, jika tidak kami akan menanyakan hal ini langsung beramai-ramai,’’ paparnya.

Tidak hanya honor kepala desa dan perangkat desa yang belum dibayarkan pemkab hingga hari ini, tetapi jug atermasuk honor alokasi dana desa (ADD) triwulan terakhir ini. Padahal, dana ADD sudah dikucurkan pemerintah pusat,’’ ujarnya.

Ketua Forum Kepala Desa se-Kabupaten Kuansing, Ir Emil Harda yang dihubungi terpisah membenarkan kalau apa yang menjadi hak kepala desa dan perangkatnya itu belum dibayarkan. ‘’Memang sampai hari ini, mulai honor kepala desa, sekdes, perangkatnya dan dana ADD belum tiga bulan terakhir ini belum dibayarkan. Kami berharap, ini segera dibayarkan,’’ ujarnya.(dac)