DUMAI (RP) - Nasib Bandara Pinang Kampai (PK) Dumai akan ditentukan akhir Desember di Jakarta. Pemko Dumai dan PT Pertamina dijadwalkan akan bertemu guna menindaklanjuti berakhirnya kesepakatan pengelolaan oleh pihak Dinas Perhubungan Dumai.
‘’Akhir Desember ini akan ditetapkan kesepakatan soal pengelolaan Bandara Pinang Kampai itu Pemko Dumai dengan PT Pertamina pusat,’’ ujar GM PT Pertamina RU II Dumai Nyoman Sukadana, Sabtu (21/12).
Pertengahan November lalu juga digelar rapat pengelolaan asset Pertamina di Kantor Pertamina RU II Dumai. Hadir Wali Kota Dumai H Khairul Anwar, Vice President Asset Management PT Pertamina Gatot Laksono, GM Pertamina RU II Dumai beserta jajaran.
Hanya saja belum dicapai kesepakatan dalam pertemuan itu. “Rapat pembahasan aset sudah sering dilakukan namun hasilnya belum ada,” ujar Wako.
Setahun berjalan, 31 Desember 2013 ini MoU antara pihak PT Pertamina dengan Pemko perihal pengelolaan Bandara Pinang Kampai berakhir.
Pengelolaan Bandara Pinang Kampai hanya sebatas pinjam pakai yang diatur dalam MoU antara PT Pertamina dengan pemerintah melalui Dinas Perhubungan Dumai. Meskipun asset tersebut dikelola Pemko Dumai, namun statusnya masih milik BUMN PT Pertamina RU II.
Sebelum dilakukan pembicaraan soal tindaklanjut MoU, sejak 17 Desember lalu, pihak Dishub selaku pengelola menghentikan operasinal bandara itu. Penyebabnya, bandara belum mendapatkan sertifikasi dan bermasalahnya fasilitas bandara. Dan Pemko juga harus menanggung beban pajak bumi dan bangunan (PBB).
Penerbangan pesawat Pelita Air dan Sky Aviation pun tidak bisa lagi menggunakan bandara tersebut. Pelita Air yang merupakan pesawat cateran PT Pertamina dan PT CPI terpaksa beralih ke Bandara Sultan Syarif Kasim II, Pekanbaru.
“Jika hingga 31 Desember 2013 tidak ada keputusan dari Pertamina maka seluruh personel Dishub yang bertugas di bandara akan ditarik,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Dumai Taufik Ibrahim.(adv/a)
