TEMBILAHAN (RP) - Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) HM Raus Walid menyebutkan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) masih di tingkat komisi.

‘’Saat ini masih dalam pembahasan oleh teman-teman di tingkat komisi. Kita berharap prosesnya berjalan sesuai harapan,’’ ujar Ketua DPRD Inhil, HM Raus Walid, saat menjawab Riau Pos akhir pekan kemarin.

Jika pembahasan KUA-PPAS selesai dilaksanakan maka tahapan selanjutnya, menurut mantan Ketua Golkar Inhil itu bisa dilanjutkan dengan pembahasan draf APBD tahun 2014.

Sehingga dalam pelaksanaan pembangunan di Inhil terutama untuk meningkatkan percepatan pertumbuhan ekonomi bisa direalisasikan.

‘’Masih ada beberapa tahapan. Di antaranya seperti adanya pembahasan KUA-PPAS, pembahasan draf APBD dan sampai ke tingkat pengesahan APBD itu sendiri. Kemudian baru diverifikasi ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau setelah itu baru bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan,’’ paparnya.

Dikatakannya lagi, supaya realisasi pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat, pelaksanaan APBD ke depan perlu cermat dan kritis, terutama dalam menyangkut sumber daya manusia (SDM) dan perbaikan infrastruktur. Karena masalah infrastruktur adalah kebutuhan yang sangat mendesak.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Inhil, Hj Alvi Furwanti Alwie menyatakan sejalan dengan bergantinya tampuk pimpinan semua program yang tercatum dalam visi misi kepala daerah akan disesuaikan dan dijalankan.

Apalagi jika mengenai program yang memayungi kebutuhan masyarakat secara umum.

‘’Kita memang sangat berkepentingan untuk memfasilitasi visi misi kepala daerah karena semua itu bagian dari pada perencanaan pembangunan,’’ jelasnya.

Di dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) yang sudah sampaikan. Pada dasarnya Alvi melihat segala program yang disampaikan kepala daerah merupakan kebutuhan masyarakat.(ind)