PEKANBARU (RP) — Penolakan Pemprov Riau menjadi tuan rumah peringatan Hari Sumpah Pemuda 2014 mendapat kritikan dari Wakil Gubernur Riau HR Mambang Mit.
Menurutnya, sebagai bangsa Melayu yang menjadi tonggak pemersatu bangsa melalui bahasa Melayu dalam akar rumpun bahasa Indonesia, Riau seharusnya menerima saat ditunjuk pemerintah pusat sebagai tuan rumah Hari Sumpah Pemuda 2014.
Wagubri pun menuding keputusan itu merupakan kebijakan salah dari Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Zaini Ismail.
“Konsistensi pikiran kita sebenarnya seperti apa? Sementara kita ingin membangun tugu bahasa di Riau, tapi menolak dilaksanakan Hari Sumpah Pemuda. Sekdaprov juga seharusnya tidak memberikan kebijakan menolak begitu saja, karena kalau Gubri tidak ada, Wagubri kan ada,” tegasnya mengomentari surat penolakan yang diteken Sekdaprov Riau. Dalam perbincangan dengan Riau Pos, Selasa (22/10) di kantor gubernur, Mambang mengaku tidak mengetahui perihal adanya surat tersebut yang masuk pertengahan tahun lalu. “Tidak tahu dan tidak diberi tahu,” sambungnya kesal.
Padahal, tambah Wagubri dengan dilaksanakan di Riau maka maknanya sebagai semangat perjuangan bangsa dan hakikinya bahasa itu kontribusi daerah bisa terwujud.
Sebab, berbagai iven lain bisa dilaksanakan di Riau, sementara untuk suatu hal yang dinilai berkaitan erat justru ditolak. Hal ini, tambahnya tidak sepatutnya dilakukan.
Sementara terkait masalah anggaran yang sudah dibahas sebagai alasan penolakan Sekda dalam surat balasannya, menurut Wagubri sebenarnya bisa dimasukkan dalam revisi.
“Seharusnya kehormatan yang diberi pusat bisa dimanfaatkan. Anggaran yang sudah Musrenbang kan bisa diperbaiki,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekdaprov Riau Zaini Ismail ketika dikonfirmasi hanya menjawab singkat.
“Terutama dalam penyusunan anggaran, sudah terlambat. Semua demi harga diri Riau. Barangkali Pak Wagub ketika itu sedang sibuk dan tidak sempat diberi tahu,” katanya singkat.
Namun memang dalam wawancara sebelumnya, Zaini mengutarakan penolakan tersebut dilakukan karena persiapan yang sudah tidak dimungkinkan dapat dilakukan lagi.(egp)
