PEKANBARU (RP) - Dari hasil inventarisir yang dilakukan Dinas Perkebunan Riau diketahui 40 persen perkebunan di Riau dikuasai perusahaan asing. Untuk itu perlu adanya regulasi atau peraturan pembatasan sehingga bisa memihak masyarakat lokal.
Informasi itu disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Riau Drs Zulher MS kepada Riau Pos, Ahad (22/9). Dia menilai, pengembangan potensi perkebunan kelapa sawit idealnya dapat berpihak ke masyarakat, khususnya petani swadaya.
Saat ditanyakan perusahaan asing yang melakukan pengembangan di Riau, dia mengatakan sebagian besar investasi perkebunan kelapa sawit berasal dari negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya.
Dari angka tersebut terdata ratusan perusahaan perkebunan yang memiliki kawasan pengembangan cukup besar. Sementara, masyarakat lokal relatif terbatas dalam menggali potensi daerah dari sektor yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.
‘’Permasalahan yang terjadi saat ini adalah lahan yang tidak akan bertambah. Sementara, masyarakat kecil juga idealnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam pengembangan perkebunan kelapa sawit,’’ urainya.
Untuk menjawab kendala tersebut diperlukan regulasi yang jelas. Baik, berupa pembatasan hingga aturan yang memihak dan memberikan kesempatan kepada petani swadaya untuk mengembangan potensi perkebunan kelapa sawit.
‘’Itu yang perlu diatur dan diberi batasan yang jelas. Masyarakat dengan keterbatasan dana cenderung terpinggirkan dalam memanfaatkan sumberdaya alam,’’ terang Zulher yang juga Ketua Persatuan Donor Darah Indonesia (PDDI) Riau itu.
Saat ditanyakan mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah, dia mengaku sudah mengkoordinasikan hal tersebut dengan pihak-pihak terkait. Bahkan, sampai ke tingkat nasional, karena regulasi yang berhubungan dengan pengembangan kawasan sumberdaya alam juga berhubungan dengan kebijakan pusat.
‘’Intinya kita mengharapkan ada perhatian seluruh pihak terkait bagi petani lokal. Kita dari Disbun kerap menerima masukan, kita tentunya memberikan dukungan, namun memiliki keterbatasan. Untuk itu, dukungan seluruh pihak tentunya sangat diharapkan,’’ urai Zulher.(rio)
