PEKANBARU (RIAUPOS.CO) -- Dalam bidang KB dan kesehatan reproduksi, setelah kurun hampir 50 tahun program KB dimulai yakni pada 1970, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam KB dan kesehatan reproduksi. Total fertility rate (TFR) jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita selama masa reproduksinya per 1.000 wanita, turun dari 5,6 anak pada 1970-an menjadi sekitar 2,4 anak pada 2017. Sementara angka prevalensi pemakaian kontrasepsi atau (Contraceptive Prevalence Rate CPR) meningkat secara signifikan dari sekitar 10 persen pada 1970-an menjadi sekitar 64 persen pada 2017.
‘’Untuk Provinsi Riau capaian kita hari ini adalah TFR pada angka 2,9 anak per wanita usia subur, sementara CPR all method adalah 60,3 persen dan cara modern adalah sebesar 50,7 persen,’’ kata Kepala Perwakilan BKKBN Riau Drs Agus Putro Proklamasi saat membuka acara Hari Kependudukan Dunia tingkat Provinsi Riau di Hotel Pangeran, Senin (22/7).
Hadir pada acara tersebut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Timur Yenrizal Makmur, dosen Airlangga Dr Lutfi Agus Salim SKM MSi dan peserta.
Ditambahkannya, dalam bidang penataan dinamika kependudukan, pemerintah Indonesia telah berinisiatif menyusun Rencana Induk Pembangunan Kependudukan pada tingkat nasional maupun daerah, yang mengintegrasikan program pembangunan kependudukan dari lima aspek utama, yaitu pengendalian kuantitas, kualitas, mobilitas, pembangunan keluarga, serta penguatan database kependudukan, secara lintas sektor.
‘’Dalam hal kesetaraan gender di bidang KB juga terus menerus melakukan advokasi dan KIE dalam rangka meningkatkan partisipasi pria untuk BerKB. KB bukan sekedar urusan perempuan saja, namun juga tanggung jawab Iaki-Iaki sebagai pasangannya,’’ ujarnya.
Pada 2020 bangsa Indonesia akan memasuki era bonus demografi dan diperkirakan mencapai puncaknya pada 2028-2031. Ini berarti merupakan peluang untuk memanfaatkan banyaknya penduduk usia produktif dalam meningkatkan kesejahteraan.
‘’Untuk itu kita harus memastikan dan menjaga penduduk usia produktif di Indonesia umumnya dan Provinsi Riau khususnya adalah penduduk-penduduk yang berkualitas yang memiliki karakter dan daya saing. Penduduk yang mampu sebagai penggerak pembangunan bukan sebagai beban pembangunan,’’ jelasnya.
Terkait dengan komitmen atau inisiatif yang akan dilaksanakan Pemerintah Republik Indonesia melalui BKKBN, secara umum terbagi menjadi empat hal mendasar di antaranya terpenuhinya Iayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas, mudah diakses, dan terjangkau, khususnya bagi wanita menikah usia subur. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi melalui upaya promotif dan preventif. Penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui penyediaan pusat Iayanan terpadu bagi korban kekerasan, serta memberikan bantuan hukum oleh kementerian terkait.Pertumbuhan anak-anak dan remaja yang sehat untuk mengoptimalkan bonus demografi, serta investasi pada pemuda, untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mereka, sebagai generasi masa depan dalam memajukan pembangunan nasional Indonesia.(eca)
