(RIAUPOS.CO) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau meminta agar DPRD bisa memangkas anggaran sebanyak Rp1,7 triliun. Hal itu dikarenakan kondisi keuangan pemprov yang mengalami defisit.   

Rencananya, dewan sendiri akan mulai melakukan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 pada Juli mendatang. Termasuk APBD perubahan.

“Jika kondisinya memungkinkan, pembahasan APBD-P Sejalan dengan APBD murni 2019,” kata Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman, Jumat (22/6) siang.

Saat ditanya anggaran apa saja yang akan dipangkas. Lelaki yang akrab disapa Dedet itu tidak menjelaskan secara detail. Karena sejauh ini pihaknya belum menerima pengajuan postur pemangkasan anggaran dari Pemprov Riau. Ia hanya menyebutkan beberapa item belanja yang dirasa cukup boros.

“Seperti belanja PPL sama belanja pegawai. Itu kan cukup boros ya. Itu akan kami bahas nanti,” ucapnya.

Nantinya, yang akan menjadi prioritas dewan adalah belanja pembangunan serta belanja yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Masih dikatakan Dedet, selain meminta pemangkasan anggaran, pemprov juga meminta target pendapatan juga diturunkan. Alasannya ada beberapa item target pendapatan yang pelaksanaannya di luar rencana. Salah satunya adalah pendapatan dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB). Akan tetapi hal itu tidak akan dikabulkan dewan.

“Tidak akan saya turunkan. Enak saja minta diturunkan. Kalau diturunkan berarti ASN tidak kerja dong. Kemarin saja mereka mendapat upah pungut. Artinya target pendapatan tercapai,” tegasnya. Bahkan, lanjut politisi Demokrat itu, pihaknya akan menaikkan target pendapatan pemprov. Dengan harapan kondisi keuangan dapat pulih kembali.(mng)

Laporan AFIAT ANANDA, Pekanbaru