PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Adanya pernyataan dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif, yang mengatakan bahwa Provinsi Riau masuk daerah rawan korupsi bagi anggota DPRD Riau merupakan tamparan keras.
Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk dapat terus memperbaiki sistem pemerintahannya.
Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, pernyataan dari KPK tersebut merupakan sebuah tamparan keras dan harus dijadikan sebagai cambuk untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan. Pasalnya jika melihat kebelakang, penyataan KPK tersebut bisa diakui kebenarannya.
“Pernyataan dari KPK itu menjadi tamparan dan juga sekaligus pemacu semangat bagi unsur pemerintahan dan juga kami di DPRD sendiri untuk terus berbenah.
Kami akan merubah provinsi Riau ini tapi kami harus berbenah terlebih dahulu,” ujarnya.
Lebih lanjut dikatakannya, khusus untuk dana Bantuan sosial (Bansos), pada tahun ini dipastikan politisi Demokrat tersebut bebas dari praktik kecurangan.
Begitu juga dengan dana beasiswa, karena menurutnya saat ini pengawasan yang dilakukan sudah cukup ketat seluruh tahapan serta hasilnya terbuka dan dapat dimonitor.
“Beasiswa sekarang sudah ketat, kalau dulu banyak pegawai-pegawai yang dapat beasiswa.
Kalau sekarang sudah ada aturannya, tidak segampang dulu mendapatkannya. Dulu anak pejabat, pegawai semuda dapat sekarang tidak lagi,” jelasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menginvetarisir daerah-daerah dengan kerawanan korupsi tertinggi.
Dalam radar KPK tersebut, Provinsi Riau termasuk sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kasus korupsi tertinggi.
Selain Riau, dua Provinsi di Sumatera lainnya yang juga memiliki kerawanan tertinggi yakni Sumatera Utara dan Aceh.
“Beberapa provinsi di Indonesia masih rawan korupsi, Riau salah satunya kalau di pulau Sumatera. Daerah lainnya yakni Kalimantan Timur, NTB dan juga Papua.
Beberapa daerah tersebut memiliki kerawanan cukup tinggi selain karena letak geografisnya jauh dari pusat, juga karena sumber daya alamnya masih banyak,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat berkunjung ke Riau pekan lalu.(sol)
