TEMBILAHAN (RIAUPOS.CO) - Pemkab Inhil mengaku sedikit mengalami kesulitan dalam menuntaskan persoalan aset daerah.

Hal ini terungkap saat dilakukannya Rapat Koordinasi Verifikasi Data Inventarisasi Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) di Balai Kantor Bupati Inhil, Senin (21/3) petang.

Rakor yang dipimpin Sekda Inhil H Said Syarifuddin itu, menitikberatkan penuntasan masalah aset, mulai dari tanah, gedung dan bangunan sampai aset-aset bentuk lainnya.

“Semua meski dikaji dari mana asal-usul aset tersebut. Karena banyak aset-aset memiliki sejarah dan latar belakang,” ungkap sekda.

Dilaksanakanya rakor merupakan tindak lanjut perundang-undangan tentang pemerintah daerah.

Yakni ada sebagian urusan kabupaten yang dipindahkan ke provinsi, di antaranya urusan peritambangan, kehutanan, kelautan dan beberapa urusan lainnya.

Berlakunya hal itu, maka proses pertama yang harus dilakukan berupa penyerahan segala aset dari pemkab kepada pemprov, seperti personel, sarana prasarana dan aset-aset.

”Saat ini kita telah membentuk tim verifikasi data inventarisasi yang fokus menyelesaikan dokumen-dokumen terkait. Bahkan ditargetkan, akhir bulan ini sudah tuntas secara keseluruhan,” paparnya.

Sedangkan masalah yang menyangkut tentang personel sudah selesai diserahkan. Walau dari sisi waktu penyerahan itu masih terbilang cukup, namun diupayakan sebelum batas waktu habis semua persoalan ini rampung dituntaskan.

“Kalau dilihat dari aturan yang ada, maka Oktober 2016 mendatang beberapa kewenangan itu diambil alih sepenuhnya oleh pihak provinsi,” sambung mantan Kadis Pariwisata Riau itu.(adv)