JAKARTA (RIAUPOS.CO) – Ancaman Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk mengawasi sejumlah kepala daerah yang diduga menggunakan narkotika bukan hanya gertak sambal. Setidaknya, ada sejumlah kepala daerah di Sumatera dan Madura yang dipantau lembaga pemberantas narkotika tersebut.
Sumber internal BNN menyebutkan, penyidik kini intensif memantau bupati di kedua daerah tersebut. Soal nama dan dari kebupaten mana, belum bisa disebutkan. "Saat ini masih dalam penyelidikan," papar sumber tersebut.
Yang pasti, bila sudah saatnya BNN akan memproses hukum bagi setiap kepala daerah yang menggunakan narkotika. Hal tersebut tentu akan menjadi pelajaran bagi kepala daerah yang terjerat narkotika. "Tunggu saja. Ada waktunya," ujarnya.
Sementara Kepala Humas BNN Kombespol Slamet Pribadi menerangkan, dalam mendapatkan informasi kepala daerah yang menggunakan narkotika, ada dua sumber informasi yang ditempuh. Yakni, informasi intelijen dan dari masyarakat. "Keduanya menjadi penunjuk arah dalam penyelidikan BNN," jelasnya.
Bahkan, informasi dari masyarakat terkait pejabat atau kepala daerah yang menggunakan narkotika itu cukup banyak. Namun, tentunya semua itu perlu untuk ditelusuri lebih dalam. "Ini kan penyelidikan. Tentunya harus memenuhi barang buktinya," ujarnya di gedung BNN, Jakarta, kemarin.
Sementara, terkait pemeriksaan kesehatan bagi calon kepala daerah untuk mendeteksi penggunaan narkotika, dia menjelaskan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan BNN sudah memiliki pemahaman yang sama. Tes narkotika akan dilakukan BNN untuk calon kepala daerah. "Ya, kami bantu semaksimal mungkin," jelasnya.
Dia menuturkan bahwa yang akan melakukan tes tersebut tidak sebatas BNN Pusat. Namun, melibatkan 33 BNN provinsi dan sejumlah BNN kabupaten/kota. "Tentunya fasilitas sudah ada," jelasnya.
Namun, fasilitas tes urine, darah, dan rambut baru dimiliki BNN provinsi. Ada sejumlah BNN kota yang belum memiliki fasilitas tersebut. "Tentunya, semuanya akan dilengkapi nantinya," paparnya.
Selain itu, terkait perkembangan ?penyidikan dan rehabilitasi mantan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi, dia menuturkan bahwa saat direhabilitasi, ada informasi bahwa Noviadi akan menikah dalam waktu dekat. "Dokternya sempat bilang bahwa dia akan menikah," jelasnya.
Namun mungkinkah Noviadi menikah saat menjalani proses rehabilitasi dan proses hukum? Slamet menuturkan, nanti kalau memang akan menikah, harus mengajukan izin terlebih dulu. "Kalau secara manusiawi, BNN tentu akan mengizinkan?," katanya.(idr/sof)
Laporan: JPG
Editor: Fopin A Sinaga
