PEKANBARU (RP) - DPRD Riau telah mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk proses pembuatan surat keputusan presiden terkait pelantikan H Annas Maamun-Arsyadjuliandi Rachman sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Riau periode 2014-2019, Rabu (22/1).
Namun, untuk tanggal pelantikan belum ditetapkan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD karena menunggu balasan surat Presiden.
‘’Hari ini (kemarin,red) kami telah menerima pemberitahuan dari KPU dan hari ini juga DPRD Riau sudah mengirimkan surat kepada Presiden RI melalui Menteri Dalam Negeri. Jadi tugas DPRD sudah dilakukan untuk menindaklanjuti surat dari KPU Riau,’’ kata Ketua DPRD Riau Johar Firdaus.
Namun Johar menambahkan, terkait tanggal pelantikan, Badan Musyawarah DPRD Riau belum memutuskan karena menyesuaikan dengan balasan dari Presiden.
‘’Nanti jadwal akan menyesuaikan. Kami tunggu dulu SK dari Presidennya, jadi akan kami jadwalkan di Bamus setelah adanya SK Presiden, kami tunggu dulu jawabannya,’’ kata Johar Firdaus.
Sementara untuk tempat pelantikan sudah disepakati di Gelanggang Remaja, Jalan Sudirman, Pekanbaru.
Sementara itu Penjabat Gubernur Riau (Gubri) Djohermansyah Djohan yang juga Direktorat Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) berharap pelantikan dapat dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.
‘’Namun harus tetap aman lancar dan tertib supaya bisa menghadirkan banyak kelompok. Sehingga masyarakat tidak hanya memilih saja tapi ikut merasakan suasana pada pelantikan,’’ ujarnya.
Sebab, pemilihan yang dilakukan selain langsung oleh rakyat, ditambah pemenang Pilgubri juga merupakan bupati aktif salah satu daerah di Riau.
Sehingga tentunya masyarakat di sana, lanjut Pj Gubri, juga ingin merasakan atmosfer kebahagiaan.
Kepada KPU Riau dan DPRD Riau, diimbau Pj Gubri, dapat segera memproses SK Presiden sehingga pelantikan dapat terlaksana secepat mungkin. Karena banyak kegiatan dan program yang memerlukan posisi Gubri definitif.
‘’Peranan untuk mendesak ada di dua pihak tersebut (KPU dan DPRD Riau, red) agar lebih aktif. Kalau dilaksanakan dan mampu mengejar tahapan, maka tentu dapat dilakukan pelantikan lebih cepat,’’ tambahnya.
Pada kesempatan itu, Pj Gubri juga mengungkapkan, ketika dilantik nanti sebagai Gubernur Riau, H Annas Maamun secara otomatis menanggalkan jabatannya sebagai Bupati Rokan Hilir.
‘’Secara langsung statusnya (Annas Maamun, red) akan dilepas sebagai Bupati begitu pelantikan,’’ kata Djohermansyah.
Selanjutnya, ujar Pj Gubri, Wakil Bupati Rokan Hilir akan menjabat Pelaksana Tugas (Plt) selama sepekan untuk kemudian proses di DPRD Rohil harus menetapkan sebagai Bupati definitif. ‘’Prosesnya sebentar, karena sudah secara otomatis,’’ tambahnya.
Disinggung mengenai anggaran pelantikan, pria yang akrab disapa Pak Djo tersebut mengemukakan, khusus pelantikan tidak akan memakan biaya sebanyak yang disebutkan. Walaupun dengan dilaksanakan di ruang publik.
‘’Anggarannya tak sebanyak itu. Boleh tanyakan kepada panitia,’’ lanjutnya.
Di bagian lain, Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Al Azhar berharap pelantikan Gubri-Wagubri terpilih bisa dilakukan secepatnya. ‘’Kalau bisa dipercepat dari jadwal yang ditentukan kenapa tidak? Akan lebih baik jika bisa cepat. Jangan berlama-lama karena masyarakat sekarang menunggu,’’ kata budayawan Riau ini usai menjadi narasumber bedah buku Ombak Sekanak karya Rida K Liamsi di kantor Riau Pos, Rabu (22/1).
Sehingga, lanjut Al azhar, Gubri-Wagubri definitif bisa segera mewujudkan visi misinya yang memang sedang ditunggu seluruh rakyat Riau.
Disinggung mengenai rencana lokasi pelantikan di Gelanggang Remaja, Al Azhar menambahkan hal tersebut merupakan sesuatu yang lazim dan keharusan formal bisa saja dilakukan seperti itu dengan sebaiknya mengundang orang lebih banyak. ‘’Di manapun bisa dilaksanakan selama atas dasar kesepakatan bersama,’’ tuturnya.
Pemprov Siapkan Anggaran Rp400-500 Juta
Untuk penyelenggaraan pelantikan Gubri-Wagubri periode 2014-2019, Pemerintah Provinsi Riau telah mempersiapkan dana Rp400 juta-Rp500 juta. Selain itu, juga disiapkan sekitar 5000 undangan.
Sekretaris DPRD Riau Zulkarnain Kadir mengatakan, alokasi dana itu diperlukan untuk proses persiapan, penyelenggaraan dan beberapa hal teknis untuk melantik pemimpin Riau baru hasil pesta demokrasi beberapa waktu lalu. Penegasan itu juga menjawab informasi yang beredar soal biaya pelantikan yang menelan dan Rp1,7 miliar.
‘’Jadi tidak benar dana pelantikan Rp1,7 miliar. kami memang menggarkan Rp2 miliar di APBD 2014. Namun, itu untuk empat kegiatan. Bukan pelantikan saja,’’ ujarnya kepada Riau Pos, Rabu (22/1).
Zulkarnain merincikan, kegiatan pertama yakni peringatan HUT Riau, kedua pelantikan Gubernur Riau terpilih.
Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelantikan anggota DPRD Riau yang baru pada September mendatang dan pelantikan pimpinan DPRD Riau.
‘’Kalau bisa, anggaran pelantikan gubernur bisa diperkecil lagi, sehingga anggaran yang lainnya bisa dimanfaatkan pada kegiatan lainnya. Pasalnya sejumlah fasilitas pemerintahan dapat digunakan dan mendukung efisiensi,’’ terangnya.
Terkait dipilihnya Gelanggang Remaja untuk prosesi pelantikan, menurutnya pertimbangan banyaknya undangan yang disebarkan.
‘’Kami telah menyiapkan 5.000 undangan. Dengan pertimbangan itu, lokasi pelantikan di Gelanggang Remaja Jalan Sudirman menjadi tempat yang dinilai paling tepat,’’ jelasnya.
Disinggung mengenai waktu dan prosesi pelantikan, ia mengatakan hal itu sedang dibahas. Namun, untuk proses pelantikan masih menunggu surat keputusan presiden.
‘’Untuk pelantikan sendiri direncanakan pada pertengahan Febuari mendatang, meskipun kami belum mendapat Keppresnya namun kami tetap melakukan persiapan,’’ jelas Zulkarnain yang juga mantan Kepala Kesbangpolinmas Provinsi Riau ini.rio/rul/egp/s)
