Laporan DESRIANDI CANDRA, Pekanbaru desriandi_candra@riaupos.co
Ketua Dewan Pimpinan Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu Riau (LAM Riau) Drs Syahril Abubakar MSi mengkritisi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) yang dipimpin Ir H Azwar Abubakar yang dinilai kurang mengakomodasi kepentingan daerah dalam proses seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di daerah.
‘’Adalah sangat wajar jika tiga kabupaten dan kota di Riau menyerahkan hasil tes CPNS-nya ke pusat dan meminta pusat yang mengumumkan hasil tes CPNS tersebut karena mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam proses seleksi,’’ kata Syahril Rabu (22/1).
Adapun ketiga kabupaten dan kota di Riau yang menolak mengumumkan hasil seleksi CPNS 2013 yaitu Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten Kepulauan Meranti yang menginginkan Kementerian PAN-RB yang mengumumkannya.
Selain itu, sebagian besar daerah di Indonesia juga dikabarkan menolak untuk mengumumkan hasil tes abdi negara itu. Dengan adanya penolakan daerah ini, seharusnya Kementerian PAN-RB bisa berkaca bahwa kebijakannya tidak mencerminkan kepentingan daerah.
Dia menegaskan Menteri PAN-RB jangan menggertak daerah dengan mengancam tidak akan memberikan jatah alokasi penerimaan CPNS kepada daerah yang tidak bersedia mengumumkan hasil tes CPNS.
‘’Memang negara ini dia yang punya? Dengan kebijakan ini akan banyak putra terbaik di daerah yang kandas harapannya untuk menjadi CPNS di daerahnya,’’ kata Syahril.
Dia juga meminta Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa untuk menegur kadernya di partai berlambang matahari terbit itu agar lebih memahami kondisi di daerah.
Menurut Syahril, sikap yang ditunjukkan Menteri PAN-RB Ir H Azwar Abubakar seperti ini dapat menyebabkan masyarakat daerah memberikan persepsi negatif kepada Azwar yang merupakan kader PAN.
‘’Pak Hatta kan mau maju di Pilpres 2014, jangan sampai elektabilitas beliau turun lantaran kader partainya yang menjabat Menteri PAN-RB tidak memahami keinginan masyarakat di daaerah,’’ ujar Syahril.
Syahril berharap seleksi penerimaan CPNS di daerah juga dapat mengakomodasi putra daerah karena mereka yang paling tahu mengenai daerahnya.
‘’Kami mengkhawatirkan jika putra daerah nantinya sulit bersaing sehingga sangat minim sekali mereka yang berhasil diterima sebagai CPNS,’’ kata Syahril.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Zaini Ismail mengatakan, alasan kabupaten/kota menolak mengumumkan hasil tes CPNS ini dikarenakan yang menyeleksi itu merupakan panitia seleksi nasional (Panselnas).
Selain itu, sistem kelulusan yang ditentukan melalui passing grade ini, tidak sesuai dengan formasi penerimaannya.(yls)
