BENGKALIS (RP) - Sekda Bengkalis H Burhanuddin mengaku belum tahu pasti penyebab belum cairnya anggaran yang diperuntukkan membayar honor guru madrasah yang kini sudah lima bulan belum diterima ratusan guru madrasah.
Menurut Burhanuddin dirinya belum mendapat informasi apapun dari stafnya terkait pencairan dana hibah untuk membayar honor guru madrasah itu. “Nantilah saya tanya dulu apa masalah sesungguhnya,” ujar Burhanuddin yang dihubungi via selularnya Kamis (21/11).
Sebelumnya Plt Kepala Kemenag Bengkalis H Nasrun MPd mengatakan Bagian Keuangan dan PPKD kantor Bupati Bengkalis belum mau mencairkan dana hibah itu karena yang harus menandatangani pencairan Kemenag H Jumari. Sementara H Jumari sendiri saat ini sedang mengikuti pendidikan selama 40 hari. “Apa iya karena itu masalahnya. Nanti saya tanya lebih lanjut kebenarannya,” tambah Burhanuddin lagi.
Plt Kemenang H Nasrun tak dapat berbuat banyak dengan keputusan tersebut. Walau disadari ratusan guru madrasah yang mengandalkan honor itu untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari sangat berharap honor lima bulan itu dapat segera dibayarkan.
“Ya kita tunggu saja Kepala Kemenag kembali ke Bengkalis. Kita harap para guru madrasah bersabar, insya Allah honor akan dibayarkan bulan Desember, setelah Kepala Kemenag selesai pendidikan,” kata Nasrun.
Terus melilitnya persoalan keterlambatan pembayaran honor guru madrasah hingga berbulan-bulan mendatangkan keprihatinan anggota dewan.
‘’Terus terang kita miris melihat kondisi guru madrasah di Bengkalis ini. Saban kali ada saja persoalan yang mereka hadapi. Hanya karena kepala Kemenag pendidikan honor guru tidak bisa dicairkan. Mestinya ada kebijakan pemerintah untuk mengatasi hajat orang ramai seperti ini,’’ kata Ketua Komisi I DPRD Bengkalis Sofyan SPdI,
Ditambahkan, sebagai mantan guru madrasah dirinya merasakan betul kesulitan yang dihadapi para pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Jangankan terlambat lima bulan, tiga bulan saja para guru madrasah sudah kelimpungan. ‘’Kita saja kalau gaji terlambat satu bulan sudah pusing tujuh keliling, apalagi sampai lima bulan seperti guru madrasah ini. Tak terbayangkan bagaimana keluh-kesah kita,’’ imbuhnya.
Politisi PDI Perjuangan ini berharap, ada kebijakan dan langkah cepat dari pengambil kebijakan untuk mengatasi persoalan keterlambatan pembayaran honor madrasah ini. Dirinya menyayangkan, jika kemudian persoalan ini berujung kepada aksi demonstrasi yang sering terjadi sebelum ini.
‘’Kita tidak ingin akumulasi kekecewaan para guru ini mereka tumpahkan lewat aksi demonstrasi seperti yang terjadi selama ini. Cukuplah aksi-aksi sebelum ini, jangan ada lagi, terus terang kita malu kalau para guru kembali meakukan aksi demo,’’ ungkapnya.(adv/a)
