PELALAWAN (RIAUPOS.CO) - Meski hasil produktivitas hasil perkebunan di Kabupaten Pelalawan setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun kondisi cuaca yang menyebabkan terjadinya bencana seperti bencana kebakaran lahan dan hutan serta kabut asap, telah menghantui kekhawatiran para petani kebun.
Pasalnya, selain telah menyebabkan kerugian material akibat tanaman perkebunan mereka terbakar, sanksi pidana hukum berupa ancaman kurungan penjara, juga telah sangat kian meresahkan dan menurunkan semangat para petani sawit untuk mengingkatkan luas tanam dan hasil produktivitas perkebunannya.
Untuk itu, atas kekhawatiran masyarakat petani kebun, maka Pemkab Pelalawan melalui Dishutbun Pelalawan sangat ini tengah mematangkan rancangan usulan program pembangunan penyekatan parit (kanal) atau dikenal dengan nama kanal blocking.
“Ya, dengan kekhawatiran masyarakat petani kebun terhadap ancaman terjadinya karhutla yang kian marak terjadi akibat kondisi cuaca yakni musim kemarau kering dan berdampak menyebabkan terjadinya bencana kabut asap, maka saat ini kita tengah mematangkan rancangan usulan program kanal blocking di 12 kecamatan yang ada di Pelalawan,” terang Bupati Pelalawan HM Harris melalui Kepala Dishutbun Pelalawan Ir H Hambali MM didampingi Kabid Planologi Hutan dan Kebut Dishutbun Pelalawan Budi Surlani SHUt.
Dikatakanya, bahwa program pengembangan menyusun strategi penanganan karhutla dengan cara membangun kanal bloking atau pembangunan pintu-pintu kanal tersebut, berguna untuk mengatur ketinggian air di daerah-daerah berlahan gambut. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya potensi Karlahut didaerah rawan karlahut.
“Untuk itu, saat ini kami melakukan kerja sama dengan pihak perusahaan salah satunya dengan melibatkan ahli water manajemen (pengaturan air) kanal yakni ahli dari PT Riau Pulp and Paper (RAPP).
Alhamdulillah, saat ini kami telah menyampaikan usulan program ini kepada Pemprov Riau serta Kemen Lingkungan Hidup dan kehutanan (LHK) agar dapat disetujui.
Sehingga, jika sudah ada persetujuan dari Mentri dan Pemprov Riau, maka kami akan bekerjasama dengan TNI dan Polri Pelalawan untuk menjalankan program Kanal Blocking ini. Dengan demikian, maka kita optimis kedepannya dapat meminimalisir karlahut di kabupaten Pelalawan yang membuat para petani kebun sangat khawatir,” ujarnya.
Ditambahkannya, bahwa saat ini pihaknya terus melakukan sosialiasasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Sehingga diharapkan kesadaran masyarakat dapat tumbuh terhadap dampak dan bahaya dari karlahut tersebut serta dapat menerapkan pemeliharaan ekosistem gambut yang kontinyu.
“Intinya, dengan usulan program pembangunan kanal blocking yang telah kita rancang dan matangkan ini, maka kita sangat optimis keddepannya tidak muncul lagi kasus karlahut ini di kabupaten yang memiliki motto tuah negeri seiya sekata ini.
Sehingga kekhawatiran masyarakat petani kebun di Negeri Bono hilang dan motivasi petani sawit kian tumbuh untuk meningkatkan hasil produktivitas perkebunannya,” tutup Hambali.(adv/mal)
