(RIAUPOS.CO) -- Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan, yang juga mewakili Koalisi Kabupaten Penghasil Kelapa (Kopek), menyampaikan berbagai persoalan kelapa kepada Kepala Staf Kepresiden RI, Jend (Purn) Moeldoko, Jumat (21/6).
Saat itu, Bupati Inhil yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Inhil H Said Syarifuddin, memaparkan permasalahan anjloknya harga kelapa di Indonesia. Oleh karenanya, dia berharap persoalan itu dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu dilaksanakan di ruang Rapat Utama Kantor Staf Presiden Gedung Binagraha Lantai 2 Jalan Veteran III Jakarta Pusat. Kesempatan itu diharapkan menjadi pintu masuk peningkatan terhadap perkelapaan di Nusantara.
‘’Dalam pertemuan tadi, saya mewakili Ketua (KOPEK). Saya menyampaikan secara langsung kepada Moeldoko tentang kondisi perkelapaan secara nasional, khususnya di Kabupaten Inhil, “ungkap bupati.
Menurut Wardan, pada pertemuan tersebut dirinya juga menerangkan secara lengkap tentang potensi perkelapaan di Indonesia. Namun saat ini sebagian besar perkebunan kelapa tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak produktif lagi. Termasuk mengenai kondisi trio tata air yang terdiri dari tanggul mekanik, manual dan pintu klep yang semuanya itu perlu dibenahi.
Dirinya meyakini program penyelamatan kebun kelapa melalui pola pembangunan trio tata air menjadi solusi efektif dalam mengatasi persoalan kerusakan kebun kelapa masyarakat.
‘’Maka kita mengharapkan kerusakan perkebunan kelapa yang besar itu dapat dibantu melalui pusat,” jelas bupati.
Selama ini, kata bupati, perbaikan trio tata air tidak mendapatkan nama nomenklatur yang tepat untuk usulan kepada pemerintah pusat. Hal inilah yang diharapkan menjadi perhatian dan meminta pusat mengeluarkan kebijakan bagi penyelamatan perkebunan kelapa.
“Kalau mengenai anjloknya harga kelapa saat ini, ternyata terjadi diseluruh daerah penghasil kelapa, jadi bukan hanya di Kabupaten Inhil saja,” sebutnya.
Permasalahan itulah yang menjadi pembahasan serius bersama di Kopek, dengan didukung oleh pemerintah untuk melakukan berbagai terobosan dalam upaya memperbaiki harga kelapa di pasaran.
Selama ini agenda penguatan kelapa nasional terus berjalan, baik secara nasional maupun internasional, apalagi melihat tren terus menguatnya kelapa secara global. Trend ini jelas terlihat dari berubahnya Asian and Pasific Coconut Community (APCC) menjadi International Coconut Community (ICC).
Menanggapi hal itu, Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko, merespon persoalan tersebut dan akan segera menindak lanjutnya.(adv)
