PEKANBARU (RP) - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Gamawan Fauzi berjanji untuk mempercepat proses verifikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012 Provinsi Riau. Ini dilakukan, sebagai komitmen dalam mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, September mendatang.
‘’Tadi saya sudah bertemu dengan Gubernur dan Ketua DPRD Riau. Salah satu yang kita bicarakan tentang realisasi APBD-P. Kita akan berikan guiding dalam menyelesaikannya,’’ ujar Mendagri kepada Riau Pos, Kamis (21/6) di Gedung Daerah, Pekanbaru.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri tidak akan menghambat proses verifikasi APBD-P yang sudah disusun. Bahkan, waktu pembahasan dapat dipersingkat dari 15 hari standar verisikasi anggaran daerah menjadi tiga hari. Ini ditekankan agar dana tersebut dapat segera digunakan untuk mendukung PON yang tinggal hitungan bulan tersebut.
‘’Kalau sudah ketuk palu, maka proses verifikasi dapat kita percepat. Saya pikir, tiga hari sudah cukup,’’ tegas Mendagri.
Gamawan menilai waktu yang ada masih sangat memungkinkan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Ia juga memberikan beberapa soslusi untuk memaksimalkan waktu yang ada.
‘’Kalau sudah ada pagu definif, Pemda sudah boleh melakukan tender. Jadi, saat semua administrasi selesai, APBD-P sudah dapat digunakan,’’ papar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.
Saat ditanyakan mengenai alokasi dana pusat yang belum tersalurkan secara maksimal, Gamawan mengatakan hal tersebut akan segera diproses sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Dia juga berjanji akan memperjuangkan alokasi dana yang sudah dijanjikan pusat.
‘’Untuk itu akan kita rapatkan di Jakarta. Memang ada sekitar Rp57 miliar yang belum dicairkan pusat. Saya akan bawa dan bahas informasi itu ke tingkat pusat,’’ sebut Gamawan yang menilai PON Riau tidak perlu diundur.
Mendagri menilai, permasalahan yang saat ini terjadi di Riau bukanlah alasan untuk melakukan pengunduran. Pasalnya, pengunduran tiga sampai empat bulan akan memberikan dampak yang kurang baik.
‘’PON tidak boleh gagal. Kalau ada satu atau dua kasus itu hal yang biasa. Jangan sampai itu menjadi penghalang menyukseskan PON,’ ujar pria berkacamata itu.
Begitu juga mengenai sistem penganggaran multiyears yang sedang menghangat di Riau, menurutnya, hak tersebut masih dapat dicarikan solusi terbaik. ‘’Kita bersama BPKP juga sedang membahas dan mencarikan solusinya. Apakah perlu dibuat acuan baru atau masih masuk dalam multiyears yang telah ada,’’ terangnya.
Ia mengharapkan, waktu yang ada dapat dimaksimalkan. Bahkan, Gamawan menargetkan, proses pembahasan APBD-P dapat diselesaikan 9 Juli mendatang. Sehingga sisa waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan kekurangan yang diperlukan.
Gubernur Riau HM Rusli Zainal SE MP menilai suport Pemerintah Pusat tentunya sangat diperlukan.
Ini dilakukan, karena waktu penyelenggaraan iven berskala nasional tersebut sudah semakin dekat.
‘’Alhamdulillah, Pak Mendagri sudah memberikan beberapa alternatif solusi. Mudah-mudahan beberapa kendala dapat diselesaikan seperti yang diharapkan,’’ ungkap Gubri.
Lebih jauh, Gubri mengatakan, saat ini progres persiapan PON sudah 90 persen. ‘’Dengan dukungan pemerintah pusat dan spirit dan semangat PB PON, target 9 September mendatang dapat tercapai,’’ harap Gubri.(rio)
