PEKANBARU (RP)- Pemerintah Provinsi Riau menunjukkan komitmennya menggesa pembangunan jalan tol di wilayah Sumatera, khususnya Riau. Pasca disepakatinya rencana pengembangan lima tol di wilayah Riau, progresnya terus ditindak lanjuti pemerintah melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) melalui studi komprehensif.
Empat dari lima progres jalan bebas hambatan di Bumi Lancang Kuning saat ini sudah masuk tahap studi secara komparatif. Ini dilakukan agar progres pengerjaan sarana infrastruktur tersebut dapat optimal. Komitmen itu diungkapkan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, Ahmad Ismail kepada Riau Pos, Selasa (21/1). ‘’Saya bersama Asisten II Setdaprov Riau ikut dalam pertemuan dengan Menteri BUMN kemarin. Ini sangat baik untuk menjadi program jangka panjang dalam pengembangan infrastruktur sarana transportasi di Riau,’’ tuturnya.
Dia menjelaskan empat tol yang saat ini masuk dalam tahap studi secara komperatif itu antara lain progres Tol Pekanbaru-Pelalawan-Rengat dengan luas 202 Km dengan pembebasan tanah dari tahun 2012-2014. Kemudian Tol Rengat-Kuala Enok dengan panjang 100 Km, progres pembebasan lahan dari tahun 2013-2014. Selanjutnya Tol Pekanbaru-Siak-Buton dengan panjang 70 Km dan Tol Pekanbaru-batas Sumbar dengan panjang 110 Km. Dua progres tersebut pembebasan lahannya juga dilakukan pada tahun 2013-2014.
Sementara untuk progres Tol Pekanbaru-Dumai dengan luas 126 Km sudah masuk dalam tahap pembebasan lahan dan pemetaan kawasan. Pengembangan ini lebih menjadi skala prioritas karena sudah berjalan lebih awal dan masuk dalam progres Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
‘’Rencana pengembangan ini memang penting untuk mendukung berbagai potensi yang dimiliki Riau. Oleh karena itu, ini harus digemakan. Kita bersyukur, BUMN komit untuk mendukung pengembangan tersebut,’’ papar Ahmad.
Saat ditanyakan mengenai dukungan dan keterlibatan pihak swasta, dia mengatakan, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh BUMN. Di mana untuk proses pembebasan lahan dibebankan kepada daerah, sedangkan untuk proses pengembangan infrastruktur akan menerapkan sistem sharing budget dengan swasta. ‘’Dua konsep dapat diterapkan dalam pengembangan tol di Riau. Bisa dengan subsidi, kalau tidak maksimal dapat dilakukan dengan sharing budget,’’ sebutnya.
Sedangkan untuk pihak yang bertanggung jawab dalam pengembangan tersebut, dia mengatakan, planing pengembangannya melibatkan berbagai pihak terkait. Namun leading sektornya tetap di bawah naungan Jasa Marga sebagai bagian inti dari BUMN. Sementara Kementerian Pekerjaan Umum RI dan pemerintah daerah juga dilibatkan dalam mendukung pengembangan tersebut.
‘’Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait. Kita tentunya berharap planning ini dapat berjalan optimal seperti yang diharapkan. Karena tol dapat mendukung pengembangan daerah dan pertumbuhan ekonomi,’’ imbuhnya.(rio)