Laporan MAHYUDI, Jakarta mahyudi@riaupos.co
Pembangunan infrastruktur masih menjadi persoalan pokok di Provinsi Riau. Seperti yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kepulauan Meranti yang memerlukan perhatian serius, terutama dari pemerintah pusat.
Untuk dapat memperoleh dukungan anggaran lebih memadai dalam menggesa percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah Kabupaten Inhu dan Kepulauan Meranti menemui Dirjen Sumber Daya Air (SDA), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Pertemuan yang difasilitasi anggota DPD RI asal Provinsi Riau Abdul Gafar Usman di Kantor Ditjen SDA, Kementerian PU, Selasa (21/1) dihadiri Sekdakab Inhu Raja Erisman dan Kadis PU Kabupaten Kepulauan Meranti Anwar Zainal. Sementara Dirjen SDA diwakili Kasubdit Prasarana Muhammad Rizal dan Subdid Progaram dan Anggaran Widiarto.
‘’Belum lama ini saya melakukan kunjungan kerja ke dua daerah ini (Kabupaten Inhu dan Kepulauan Meranti, red). Tternyata kondisi infrastruktur cukup memprihatinkan dan memerlukan dukungan dari semua pihak termasuk pemerintah pusat,’’ ujar Gafar saat membuka pertemuan.
Menurut Gafar, untuk Kepulauan Meranti yang menjadi sorotan saat ini adalah ancaman abrasi atau pengikisan pantai oleh ombak di wilayah terluar di daerah yang merupakan wialayah perbatasan Indonesia.
Sementara di Kabupaten Inhu terkait dengan pembangunan infrastruktur khususnya di bidang sumber daya air untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Indragiri Hulu.
Kadis PU Kabupaten Kepulauan Meranti Anwar Zainal menambahkan, tidak hanya pengamanan pantai yang kondisi memprihatinkan tapi juga bagaimana pengadaan air bersih untuk keperluan masyarakat dan mendukung yang berada di sekitar pantai.
‘’Kami tahu bahwa mengadakan infrastruktur memerlukan anggaran begitu besar, sementara Pemkab Meranti memiliki angaran sangat terbatas. Makanya kita berharap dukungan dari pemerintah pusat melalui Ditjen SDA, Kementerian PU, sehingga persoalan-persoalan itu bisa segera teratasi,’’ pinta Anwar Zainal.
Sedangkan Sekdakab Inhu Raja Erisman menyayangkan minimnya perhatian dari pemerintah pusat terkait penanganan di daerah aliran sungai (DAS) Indragiri. Padahal kata dia, sungai itu merupakan wilayah kerja dan tanggungjawab pemerintah pusat.
‘’Kita tahu Sungai Indragiri itu hulunya berada di Provinsi Sumatera Barat yang berada di dataran tinggi atau pegunungan. Jika intensitas curah hujan tinggi, maka kami yang menanggung dampaknya akibat bencana banjir karena meluapnya permukaan Sungai Indragiri yang merupakan kiriman dari hulu,’’ bebernya.
Untuk menangani persoalan ini sambung Erisman, pihak seringkali menyurati pemerintah pusat lewat Balai Wilayah Sumatera III agar mendapat dukungan penganggaran. Namun sayangnya, tidak pernah digubris.
Menanggapi aspirasi dari kedua kabupaten di Riau ini, Kasubdit Prasarana Muhammad Rizal berjanji akan menginventarisir persoalan-persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab pusat, seperti penanganan di daerah aliran sungai di Inhu, maupun di daerah perbatasan di Meranti.
‘’Kami akan berkordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera III yang lebih tahu mana yang menjadi skala prioritas, sehingga dapat diakomodir dalam anggaran Ditjen SDA tahun anggaran berikutnya,’’ ucap Rizal.(yls)
