PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Surya Chandra Senopati mengatakan, keberadaan pasar bebas dengan masyarakat ekonomi Asean (MEA) akan menjadi ancaman berat bag penduduk ndonesia, terutama di kawasan perkotaan dan perbatasan, termasuk Riau. ’’Kalau kita masih saja menguataman kuantasan penduduk dibanding kualitas, bisa karam negeri ini,’’ kata Surya dihadapan ratusan warga Tionghoa Pekanbaru saat ramah tamah malam tadi, Ahad (20/12).
Acara yang berlangsung malam tadi selan dihadiri ratusan warga Tianghoa di bawah Ketua Ikatan Keluarga Tionghoa Pekanbaru Mariana juga hadir dari Ketua wali Umat Budha Riau sudarmadji, SKPD KB se Riau serta sejumlah pejabat BKKBN Riau.
Dipaparkan Surya, berdasarkan realita di lapangan, sebenarnya potensi bangsa Indonesia untuk menguasai pangsa pasar di berbagai lini di Asean terbuka lebar. Hal ini selain didukung oleh jumlah luas wilayah Indonesia yang besar, sumber daya alam yang melimpah. ’’Namun, semua itu tidak akan berarti kalau jumlah penduduk Indonesia ini terlalu banyak dan kualitasnya masih rendah. Bisa jadi penonton kita di negeri kita sendiri nantinya,’’ katanya.
Saat ini ujarnya, Indonesia tengah dihadakan pada masalah kependudukan yang pelik, yang nantinya juga terkait dengan persoalan sosial kemasyarakatan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan yang layak dan sebagainya. ’’Persoalan yang mendasar itu saat ini masih berkutat pada kuantitas penduduk, Kualitas, mobilitas serta akurasi data kependudukan. Ini terlihat dengan terjadinya ledakan jumlah penduduk di berbagai tempat. Baik akibat kelahiran ataupun migrasi,’’ ujarnya,
Padahal, paparnya bila berkaca pada negara tetangga ataupun negara maju, mereka tidak lagi bicara soal kuantitas, tapi sudah masuk kuantitas. Pengendalian penduduk mereka bahkan sebelumnya juga banyak yang mencontoh ke Indonesia. ’’Mereka berhasil, inilah yang saya katakan tadi SDM dari luar akan jadi ancaman bagi Indonesia. Karena semua bisa masuk Indonesia, tidak hanya barang, tapi juga tenaga kerja berkualitas itu,’’ tegasnya.
Negara paparnya berharap, semua pihak terbuka memberikan informasi kepada petugas dalam hal data kependudukan serta mobilitas. ’’Sebenarnya Indonesia jauh hari sudah sampai pada tahap itu, namun mundur lagi. Kedepan, agar lebih baik lagi. Kepedulian dari warga suku Tionghoa ini sangat pelu, karena selama ini bisa jadi data kependudukan, termasuk keikutsertaan ber KB belum terdata oleh petugas BKKBN.
Ia juga memaparkan kondisi di Singkawang, Kalimantan Barat. ’’Saya sudah ke sana, melihat bagaimana pengelolaan dan pengendalian penduduk di sana. Cukup bagus, mereka juga terbuka pada etugas dan pemimpin mereka. Ini mungkin bisa jadi diterapkan juga di Riau,’’ harapnya.
