PEKANBARU (RP)- Pulau Jemur di Rokan Hilir diproyeksikan menjadi salah satu tempat untuk transmigrasi lokal.
Pemerintah Provinsi Riau mendukung rencana pengembangan transmigrasi lokal ke Pulau Jemur ini.
Pasalnya, ini dinilai memiliki esensi positif dalam mendukung komitmen pengamanan pulau terdepan sebagai kawasan teritorial Indonesia.
Hal itu disampaikan Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif kepada Riau Pos, Selasa (20/11) di Kantor Gubernur Riau.
Menurutnya, langkah itu juga berperan dalam menghindari berbagai konflik mengenai kawasan perbatasan.
‘’Saya sudah berkoordinasi dengan DPRD Riau dan Pemkab Rohil untuk rencana pemindahan penduduk ke Pulau Jemur. Saya pikir itu langkah yang positif dan perlu didukung,’’ ulas Latif.
Saat ditanyakan mengenai mekanisme transmigrasi lokal itu, dia mengatakan secara teknis sedang dibicarakan bersama pihak terkait. Intinya, dengan program itu juga diharapkan dapat memeberikan imbas positif berupa pengembangan ekonomi kerakyatan.
‘’Nantinya, masyarakat tempatan akan diberikan pembekalan disesuaikan dengan keahlian dan potensi di kawasan tersebut. Sehingga dapat bertahan hidup dan mengembangkan mata pencahariannya,’’ ulas mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau itu.
Untuk potensi sumberdaya alam, Latif menilai kawasan itu memiliki potensi di sektor perikanan dan pertanian. Selain itu beberapa aktivitas industri juga terlihat menjanjikan di kawasan itu.
‘’Di sana ada pabrik es, pelabuhan perikanan, pos penjagaan dan sumber air untuk perikanan dan peternakan. Jadi masyarakat Rohil yang berpotensi sebagai nelayan dapat memanfaatkan secara optimal,’’ imbuh Latif.
Lebih jauh saat disinggung mengenai harapan untuk menghindari konflik di kawasan perbatasan, dia menilai hal itu tentunya memiliki korelasi dan saling berhubungan.
Pasalnya, dengan adanya pendudukan di kawasan itu, akan memudahkan pengawasan dari aktivitas negara tetangga.
‘’Kawasan itu berbatasan dengan Selat Malaka. Jadi diharapkan, tidak lagi diklaim oleh negara tetangga, apalagi di kawasan itu juga terdapat beberapa pulau kecil lainnya. Ini yang harus tetap kita jaga,’’ tegas Abdul Latif.
Hanya saja, untuk menjadi suatu kawasan tempatan yang layak bagi masyarakat harus didukung dengan infrastruktur.
Hal itu akan dikoordinasikan dengan pihak terkait dan pemerintah daerah setempat.(rio)
